Stabilitas Pemerintahan Goyang

BENGKULU, BE - Banyaknya proses hukum yang menyasar kepada petinggi Pemerintah Kota, stabilitas pemerintahan di Kota Bengkulu mulai goyang. Meski APBD Kota Bengkulu tahun 2015 telah disahkan, namun Pemerintah Kota tetap sepi dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sejumlah PNS bahkan dikabarkan takut untuk menggunakan anggaran. Anggota DPRD Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan SH MH, tak menampik hal tersebut. Namun ia merasa optimis, roda pemerintahan akan kembali seperti sedia kala. Adanya program yang dievaluasi secara hukum dalam skala periodik baginya merupakan suatu kewajaran. \"Predikat Wajar Dengan Pengeculian (WDP) yang kita dapatkan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Bengkulu, sebenarnya menunjukkan kita jauh lebih baik secara administrasi ketimbang pemerintahan yang mendapatkan predikat rapor merah. Agak terhenti karena ada evaluasi secara hukum saya kira suatu kewajaran,\" kata Kusmito, kemarin (31/1). Ia berharap pemerintah dapat kembali menjalankan program-progamnya. Menurutnya, tahun 2015 merupakan tahun yang baik dimana APBD Kota Bengkulu setelah 10 tahun lamanya bisa kembali mencapai Rp 1 triliun lebih. \"Semua kan sudah tersusun dengan rapi. Seperti pembangunan kantor Walikota, RSUD Kota, taman-taman, lampu jalan dan sejumlah program-program lainnya. Mana yang sudah bisa dilelang silahkan dilelang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,\" tukasnya. Namun ia berpesan agar Pemerintah Kota dapat menempatkan orang-orang terbaik dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah harus siap menghadapi tantangan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). \"Semua pegawai dan tenaga kerja kita harus terampil dalam menghadapi era MEA ini. Dari dewan sendiri terus memformulasikan berbagai regulasi yang dibutuhkan rakyat seperti Samisake (Satu Miliar Satu Kelurahan) agar masyarakat bisa kembali menggaraihkan usahanya,\" sampai Kusmito. Sementara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, Sofyan SE, membantah bahwa stabilitas pemerintahan terganggu. Ia menyampaikan, penggunaan APBD Kota Bengkulu tahun 2015 tidak mengalami kendala apa-apa. \"Hanya saja memang kita butuh melaksanakannya dengan prinsip kehati-hatian. Karena memang saat ini kita dituntut untuk ekstra hati-hati. Seperti dana sertifikasi itu sudah siap untuk kita realisasikan. Tidak ada persoalan,\" demikian Sofyan. (009)

Sumber: