Mutasi Tergantung Gubernur

BENGKULU, BE - Sepertinya Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd mengurungkan niatnya untuk menggelar mutasi besar-besaran diawal tahun 2015 ini. Hal ini berbanding terbalik dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang sudah gencar melakukan mutasi sejak pertengahan Januari lalu hingga saat ini.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM mengaku, mutasi tersebut tergantung keinginan gubernur dan bisa saja dilakukan kapan saja asalkan gubernur menginginkannya.  \"Mutasi pasti akan dilakukan, tapi kapan waktunya tergantung Pak Gubernur,\" kata Sumardi.

Mantan Caretaker Walikota Bengkulu ini juga tak menampik adanya evaluasi yang dilakukan, hanya saja ia mengaku evaluasi tersebut bukan evaluasi yang berkaitan dengan mutasi, melainkan evaluasi kinerja yang bertujuan untuk melihat kinerja pejabat itu sendiri.

\"Evaluasi kinerja ini sangat penting, jika kita lihat ada penurunan, maka bisa diberikan pembinaan agar pejabat atau PNS yang bersangkutan kembali bergairah dalam bekerja,\" ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Junaidi Hamsyah sendiri sudah beberapa kali melontarkan agar pejabat khususnya kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak terkejut bila suatu saat ini harus meninggalkan kursi dan siap bertugas ditempat baru. Hal itu disampaikan gubernur seiring dengan kecilnya penyerapan anggaran hampir disemua SKPD pada 2014 lalu.

\"Jangan salahkan saya jika bapak/ibu tidak lagi menjabat sebagai kepala dinas, karena ini merupakan buah dari kinerja bapak/ibu sekalian,\" ucap Junaidi dihadapan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu di kala itu.

Sekretaris Fraksi PAN DPRD Provinsi Bengkulu, H Yurman Hamedi SIP sendiri mengaku mendukung rencana mutasi tersebut, karena ia menilai mutasi memang harus dilakukan jika gubernur tidak menginginkan kecilnya penyerapan anggaran tahun ini sama seperti tahun lalu.

\"Salah satu upaya yang harus dilakukan gubernru agar penyerapan anggaran ini tinggi adalah dengan memutasi para kepala SKPD atau pejabat eselon II.  Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan kinerja Pemprov tahun ini tidak jauh lebih baik dari tahun lalu,\" ungkapnya.

Meski demikian, Ketua Komisi III tidak menginginkan gubernur memutasi pejabat sesuai dengan keinginannya. Melainkan harus menempatkan pejabat sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya.

\"Jika pejabat ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, Insya Allah pembangunan bisa dijalankan dengan baik dan penyerapan anggaran akan tinggi. Tapi kalau menempatkan pejabat sesuai dengan keinginan gubernur sendiri tanpa melihat latar belakangnya, saya tidak berani jamin akan lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, kami minta gubernur profesional dalam menempatkan pejabat,\" pintanya. (400)

Sumber: