2013, SBY Tak Ingin Terganggu Agenda Politik

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ingin agenda pemerintahannya terganggu dengan meningkatnya tensi politik pada tahun 2013. Dengan partai-partai yang menjadi pendukung koalisi, SBY meminta agar kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.\"Dengan mitra koalisi, Presiden SBY menyerukan agar kepentingan nasional tetap ditempatkan di atas segalanya,\" ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa kepada koran ini, kemarin (31/12). Sebagai presiden dan pimpinan koalisi, SBY bakal menghadapi tantangan dalam melakukan komunikasi politiknya. \"Akan ada seni berpolitik yang rumit sekaligus menantang untuk dilalui SBY sebagai  pemimpin koalisi,\" sambung Daniel. Meski begitu, lanjut dia, SBY akan memastikan porsi waktu yang lebih besar untuk bertemu secara langsung dengan rakyat. Antara lain melalui kunjungan lapangan dan dialog langsung dengan masyarakat. \"SBY berharap dapat meningkatkan interaksi dengan masalah di tingkat paling bawah,\" katanya. Gaya komunikasi publik yang akan dilakukan SBY, disebut Daniel bakal lebih tanpa beban. Pasalnya, SBY tidak lagi dalam posisi menjadi calon presiden dalam pemilu mendatang. \"Lebih mudah baginya untuk menyingkirkan rintangan personal dan politik untuk tampil lebih apa adanya,\" ucapnya. Doktor lulusan Flinders University, Australia itu menegaskan, sisa dua tahun pemerintahan SBY \" Boediono menjadi tahun yang penting, dinamis, sekaligus agresif. Setiap kesempatan yang ada akan dimanfaatkan untuk memastikan agar mandat SBY sebagai presiden bisa diakhiri dengan cemerlang. \"Pertaruhannya memang sangat besar karena akan ada banyak agenda politik yang saling bersaing untuk mendapatkan perhatian publik,\" kata Daniel. Menurut pengajar Universitas Airlangga itu, SBY akan menjauhi aktivitas yang hanya mengejar publisitas. \"Dia juga siap untuk tidak populer bila kebaikan bersama menjadi taruhannya, di jangka pendek atau panjang,\" sambung Daniel. SBY dalam beberapa kesempatan mengingatkan jajaran menterinya agar fokus pada rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun APBN. Hasil evaluasi yang pernah dilakukan menunjukkan ada tugas pokok yang terabaikan. Padahal menurut SBY, para menteri berada dalam satu kabinet yang memiliki program kerja, APBN, dan sejumlah kebijakan maupun instruksi, baik lisan atau tertulis. SBY juga mengingatkan para menterinya yang memiliki latar belakang parpol. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, beberapa menteri bahkan menjadi ketua umum parpol. Antara lain Ketum PAN Hatta Rajasa (Menko Perekonomian), Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Menakertrans), dan Ketum PPP Suryadharma Ali (Menag). (fal)