Pedagang Kembali Blokir Jalan
BENGKULU, BE - Polemik Pasar Tradisional Percontohan Panorama belum menemukan titik terang penyelesaian. Para pedagang mengurungkan niatnya untuk melakukan demonstrasi ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, namun para pedagang memastikan tetap akan melancarkan protes atas bungkamnya Pemerintah Kota dalam menyikapi masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan. \"Seharusnya hari ini (kemarin, red) kita sudah merencanakan akan melancarkan aksi demonstrasi ke Satpol PP. Tapi hari Minggu malam (7/12) kita dicegah sama Kapolsek Gading Cempaka yang berjanji akan memediasi tuntutan pedagang dengan Pemerintah Kota. Namun saat kita konfirmasi, Kapolsek Gading Cempaka memberitahu kami bahwa beliau telah dimutasikan ke Polda Bengkulu. Sehingga semua rencana yang kami susun dibatalkan,\" kata Mulyadi (40), salah satu pedagang sayur yang dikenal getol berjuang agar para PKL di sejumlah ruas jalan Pasar Panorama ditertibkan, Senin (8/12). Ia menyatakan, ia bersama-sama para pedagang telah bersepakat untuk kembali melakukan pemblokiran terhadap sejumlah ruas jalan di kawasan Pasar Panorama, pagi ini (9/12). Pemblokiran tersebut baru akan dibuka bilamana walikota atau unsur pimpinan DPRD Kota Bengkulu bersedia menemui pedagang. \"Sampai ada komitmen dari walikota atau pimpinan dewan untuk menertibkan pedagang yang berjualan di luar, kami akan terus melakukan protes. Pemerintah jangan tinggal diam. Masalah ini sudah berlarut-larut dan kami minta pemerintah bisa bersikap tegas terhadap pedagang yang melanggar aturan,\" sampainya. Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Mardensi SAg, kembali menegaskan, setiap instansi pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini harus dapat segera menindaklanjuti tuntutan pedagang. Bila persoalan ini tak kunjung direspon, Komisi III berencana akan menerapkan sanksi berupa pemangkasan anggaran bagi setiap instansi tersebut. \"Pasar urusannya Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), jalan itu Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) dan penertiban itu Satpol PP. Saya kira instansi yang bertanggung jawab atas permasalahan ini sudah jelas. Setiap dinas kan ada anggarannya untuk melakukan kegiatan. Jadi jangan saling menunggu,\" tandasnya. Menurut Mardensi, dengan keterlibatan banyak instansi dalam perkara ini, seharusnya persoalan di pasar tersebut dapat tuntas lebih cepat dari persoalan-persoalan lainnya. Ia pun berharap agar para pedagang tidak melakukan pemblokiran jalan karena akan menganggu ketertiban dan keamanan bagi warga pengguna jalan. \"Kan tuntutan pedagang sudah jelas agar bagaimana para pedagang yang diluar bisa menempati kiosnya yang di dalam. Sehingga baik pembeli maupun penjual dapat merasa nyaman. Kalau semua instansi bergerak, seharusnya bisa lebih cepat dituntaskan. Saya kira kita hanya butuh ketegasan dari Pemerintah Kota, khususnya instansi yang terkait. Jangan hanya karena emosi sesaat lantas langsung melakukan pemblokiran jalan. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada mereka yang sabar,\" pungkasnya. (009)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: