Dua Titik Parkir Dibekukan

BENGKULU, BE - Upaya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bengkulu untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir tampaknya mengalami kendala. Pasalnya, sejumlah titik parkir baru yang ditargetkan dapat menambah PAD, gagal dimaksimalkan. Bahkan 2 titik parkir di Jalan KZ Abidin II dan di Simpang 4 Padang Harapan, dibekukan sementara waktu. \"Juru parkirnya awalnya sudah menyetor Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu sebagai PAD awal untuk mendapatkan SPT (Surat Perintah Tugas). Namun karena mereka menilai besar pasak dari tiang, meski sudah kami kasih jubah, peluit dan alat-alat lainnya, ternyata 2 titik baru tersebut tidak menguntungkan. Akhirnya kami putuskan untuk dibekukan dulu,\" kata Kepala Dishubkominfo Kota Bengkulu, Selupati SH, kemarin. Hingga Agustus 2014, realisasi PAD dari retribusi parkir baru mencapai Rp 1,9 miliar. Tahun 2014 ini, target retribusi parkir ditetapkan sebesar Rp 3,5 miliar. Sehingga Dishubkominfo Kota Bengkulu masih harus mengumpulkan sebesar Rp 1,6 miliar dalam 4 bulan tersisa. \"Rasanya tidak mungkin mencapai target Rp 3,5 miliar. Tapi tetap kita usahakan bisa sampai Rp 3 miliar lebih. Sampai bulan Oktober 2014 ini kita targetkan bisa masuk Rp 250-300 juta,\" tukasnya. Mengenai tunggakan pembayaran retribusi parkir oleh juru parkir, Selupati mengatakan, jumlahnya telah jauh berkurang. Pada bulan September dan Oktober 2014, catatan Dishubkominfo Kota Bengkulu, tunggakan yang ada hanya sekitar Rp 30 juta. \"Kita tidak mungkin melakukan pemecatan, meski sudah menunggak lebih 3 bulan. Mereka itu kan warga kita juga. Tapi kita tidak pernah mentoleransi jumlah setoran, yang kita toleransi adalah waktu pembayaran. Dan sekarang terbukti, meski ada yang menunggak, tapi setoran tetap lancar,\" urainya. Untuk mengantisipasi kebocoran, Selupati menyatakan siap untuk membeberkan bukti setoran PAD yang sudah disampaikan jukir ke bendahara. Sebab bukti slip setoran selain disimpan di Dishubkoinfo ada juga disampaikan ke DPPKAD. Ia juga bersedia bilamana ada oknum yang ingin melakukan audit atas anggaran tersebut. (009)

Sumber: