Komisi III “Semprot” Dinas PU

BENGKULU, BE - Banyaknya anggaran yang tidak terserap oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun lalu, membuat komisi III DPRD Provinsi Bengkulu emosi.  Karena DPRD sudah menganggarkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, namun tak direalisasikan oleh Dinas PU.  Tak puas dengan hasil pekerjaan Dinas PU ini, Ketua Komisi III Suharto SE \"menyemprot\" atau memarahi dinas PU karena dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemarahan ini disampaikan Suharto saat menyampaikan hasil pembahasan Komisi III dalam rapat Paripurna dengan agenda penyampaikan hasil pembahasan komisi-komisi atas Raperda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD 2013 yang dihadiri Plt Sekda, Drs H Sumardi MM, kemarin. Ia memaparkan, tahun lalu Dinas PU mendapatkan anggaran sebesar Rp 273,49 miliar, yang terealisasi hanya Rp 228,63 miliar atau terdapat sisa sebesar 44,85 miliar. Banyaknya anggaran yang tidak terserap tersebut dikarenakan banyaknya proyek pembangunan jalan yang kontraknya diputus oleh Dinas PU.  Akibatnya, jalan tersebut menjadi terbengkalai hingga saat ini. \"Ada 9 kontrak pembangunan jalan yang diputuskan sepihak oleh Dinas PU,\" tegas Suharto. Adapun ke delapan kontrak pembangunan jalan yang diputus PU itu adalah, pembangunan Jalan Tes-Muara Aman, Pembangunan Jalan Tambang Sawah-Ketenong, Peningkatan Jalan Atas Tebing-Muara Aman, peningkatan Jalan Air Lang-Desa Apur, rehabilitasi Jalan Giri Mulya-Atas Tebing, Pembangunan Jalan Gunung Selan-Giri Mulya, pemiliharaan berkala Jalan Provinsi dalam Kota Bengkulu, pembangunan Jalan Sapta Marga dan peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian. \"Pak Plt Sekda tolong sampaikan kepada gubernur, kenapa anggaran ini banyak yang tidak  terealisasi, padahal anggota DPRD sudah menganggarkan. Akibatnya, kami yang selalu dituntut oleh masyarakat luas,\" kata Suharto. Ia sangat menyesalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang dinilai lamban dan tidak profesional tersebut, karena menurutnya saat ini Indonesia sudah merdeka sudah selayaknya masyarakat menikmati fasilitas jalan yang dibangun oleh negara. \"Anggarannya sudah kita anggarkan tapi tidak dilaksanakan, kecuali anggarannya tidak dianggarkan boleh dewan disalahkan. Ke depan tolong pejabat PU yang profesioanal, jangan sampai kejadian 2013 lalu terulang lagi sampai 2015 mendatang, kasihan masyarakat kita sudah merdeka tapi aksesnya belum merdeka,\" terang Suharto. Ia mengaku, semua proyek pembangunan yang diputuskan kontraknya oleh Dinas PU tersebut sudah didatangi komisi III, hasilnya masyarakat banyak yang mengeluh, karena hasil pertanian dan perkebunan banyak yang tidak bisa dibawa keluar karena pembangunan jalannya tidak tuntas. \"Saya dan teman-teman di Komisi III sudah terjun ke sana, kami mendapati  masyarakat mengeluh sawit banyak terbuang. Termasuk pemerilharaan jalan dalam kota.  Kok sampai gak bisa terlaksana. Tolong jangan anggap remeh saran kami,\" ucapnya dengan nada tinggi. Kadis Tak Hadir Selain itu, Suharto juga mengungkapkan kemarahannya karena setiap rapat dengan KSPD yang menjadi mitranya, kepala dinasnya selalu mengutus stafnya. Akibatnya pembahasan berbagai persoalan pun terkendala, karena soerang staf tidak bisa mengambil keputusan, karena harus melaporkan kepada atasannya terlebih dahulu. \"Selama ini kepala SKPD lebih sering mengutuskan stafnya ketimbang dia langsung hadir, termasuk Dinas PU. Ke depan saya tidak mau lagi, karena setiap persoalan harus segera dicarikan solusinya dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang staf,\" sesalnya. Dikonfirmasi, Plt Sekda Drs H Sumardi MM siap menyampaikan rekomendasi komisi III tersebut kepada Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah. Ia bahkan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi untuk mengindari terulangnya kejadian 2013 lalu.  \"Akan kita evaluasi secara rutin. Mengenai penyerapan anggaran akan juga dievaluasi melalui tim eveluasi penyerapan anggaran (Tepa),\" ucapnya. (400)

Sumber: