Pemprov Diminta Bentuk BUMD

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu diminta membentuk Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD), jika ingin mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.  Mengingat pihak pengelola pelabuhan tidak bisa memberikan kontribusinya kepada pemerintah daerah secara langsung, karena akan menyalahi aturan tentang pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan RI.  Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Kharil Anwar BSc. \"Memang tidak ada aturan yang membolehkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Bengkulu selaku pengelola Pelabuhan Pulau Baai untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah menginginkan mendapatkan pemasukan dari sektor pelabuhan, maka harus mendirikan  BUMD yang nantinya akan bekerjasama dengan pihak PT Pelindo II di pelabuhan tersebut,\" ungkap Khairul Anwar kepada BE, kemarin. Di sisi lain, ia juga sangat menyayangkan kebijakan Pemprov yang baru saat ini menginginkan PAD dari pelabuhan Pulau Baai.  Karena komisi III sendiri sudah pernah mengusulkan pembentukan BUMD untuk bekerjasama dengan PT Pelindo II agar mendapatkan PAD. Namun usulan itu tidak pernah digubris Pemprov. \"Sejak 2010 kami sudah mengusulkan kepada Pemprov untuk mendirikan  badan usaha, tapi tidak ada respon,\" sesalnya. Politisi PDIP ini juga mengatakan, usulan Pemprov ingin mendapatkan PAD secara langsung tanpa ada BUMD yang beraktivitas di pelabuhan tersebut merupakan langkah yang keliru. Karena Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) tidak memberikan PAD kepada pemerintah daerah langsung, melainkan diberi dalam bentuk APBN untuk pembangunan daerah.   \"Lucu, jika tiba-tiba Pemprov menginginkan PAD langsung,\" ucapnya. Ia bahkan memberikan dukungannya kepada pemprov untuk memberdayakan PT Bengkulu Mandiri untuk bekerjasama dengan PT Pelindo dan ikut berkativitas di pelabuhan tersebut. Mengingat saat PT BM tidak ada kejelasan dan tidak jelas usaha yang dijalaninya. \"Daripada mendirikan perusahaan baru yang banyak membutuhkan anggaran, memang lebih baik berdayakan BUMD yang sudah ada seperti PT BM. Dan PT Pelindo II akan selalu terbuka untuk bekerjasama dengan BUMD yang diutus oleh pemerintah Provinsi Bengkulu,\" terangnya. Sebelumnya, Plt Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM menyatakan pihaknya akan memaksimalkan PT Bengkulu Mandiri untuk membuka unit usahanya di Pelabuhan Pulau Baai. Namun sebelum itu, pihaknya terlebih dahulu membenahi PT BM yang saat ini belum memiliki pengurus definitif dan utang piutang masih besar. \"Kalau memang perlu BUMD, maka kita akan masukkan BUMD kita yaitu PT Bengkulu Mandiri,\" tukasnya. (400)

Sumber: