Evaluasi Perparkiran Mengambang
BENGKULU, BE - Meksi telah berjalan hampir 2 pekan, namun evaluasi pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bengkulu belum menunjukkan titik terang. Menurut Kepala Dishubkominfo, Selupati SH, evaluasi agak tersendat karena banyaknya anggota Dishubkominfo yang terlibat dalam pengurusan Pemilu. \"Mereka bergadang hampir setiap malam menghitung suara. Tentunya tidak efektif kalau kita ajak ikut rapat. Karenanya kemarin kita putuskan sampai Pemilu ini benar-benar selesai, baru evaluasi tersebut bisa kita lanjut lagi,\" kata Selupati, kemarin. Sementara Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bengkulu, Yusuf Sugiatno, mengatakan, pengelolaan perparkiran tidak akan cukup bilamana hanya diselesaikan dengan evaluasi. Ia mendesak agar Dishubkominfo Kota Bengkulu melakukan audit keuangan pengelolaan parkir secara keseluruhan. \"Karena kami yakin masalah pengelolaan parkir tak pernah capai PAD (Pendapatan Asli Daerah) bukan hanya sekadar kepemilikan SPT (Surat Perintah Tugas). Tapi juga ada masalah sumber daya manusia Dishubnya yang kurang terampil dalam mengelola pemasukan. Kalau memang mau serius berbenah, seharusnya ada audit menyeluruh dari lembaga audit independen. Sehingga terungkap dimana sumber kebocoran PAD ini,\" kata Yusuf. Tanpa audit ini, Yusuf melanjutkan, Dishubkominfo tidak akan pernah tahu dimana akar persoalannya. Menurut dia, upaya lain dalam mencapai PAD pernah dilakukan juga dengan menggandeng pihak ketiga namun berakhir dengan kegagalan. \"Kebijakan itu harusnya terencana, terukur. Jadi kita tahu persis dimana letak salahnya. Sehingga ketika ada kebijakan baru, dia bisa mengubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tapi karena akar masalah ini tidak diketahui, wajar saja Dishub lantas coba-coba menggandeng pihak ketiga. Toh, berakhir dengan kegagalan juga,\" tukasnya. Disamping audit, Yusuf menambahkan, Dishubkominfo Kota juga seharusnya telah menyiapkan konsep besar untuk mengelola titik-titik parkir baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa konsep tersebut, ia merasa sanksi akan tercapainya target PAD yang maksimal. \"Sekarang ini kendaraan bertambah. Kemudian Ruko, rumah makan dan perkantoran semakin menjamur. Maka benar saja Dishub tidak berani menaikkan target PAD, karena memang mereka tidak memiliki konsep yang tegas dalam pengelolaan ini,\" tukasnya. Sebagai sektor yang masuk dalam 3 besar peyumbang PAD, sambung Yusuf, Dishub juga harus dapat mengoptimalkannya melalui pemberdayaan para juru parkir. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan pengelolaan parkir terdapat dalam pengelolaan juru parkir yang maksimal. \"Kalau sistem pengolaannya sudah baik, pastinya hasilnya juga akan baik. Pecat mereka yang menunggak setoran. Sanksi tegas mereka yang menetapkan tarif tidak sesuai dengan Perda. Kemudian para juru parkir itu dalam melayani juga harus jujur, ramah dan komunikatif,\" pungkasnya. (009)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: