Silpa APBD Prov Rp 100 M Lebih

BENGKULU, BE - Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bengkulu cukup besar, yakni lebih dari Rp 100 miliar. Besarnya Silpa itu merupakan dampak dari penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tahun 2013 lalu sangat kecil, yang rata-ratanya diantara 77 hingga 90 persen. \"Silpa kita di tahun 2013 lalu lebih dari Rp 100 miliar, dan itu kembali dimasukkan ke APBD Provinsi Bengkulu tahun 2014 ini. Kendati begitu, Silpa itu tidak bisa dibelanjakan dalam APBD berjalan saat ini, melainkan melalui APBD perubahan akhir tahun ini,\" kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM, kemarin. Menurutnya, Silpa itu terjadi disebabkan dua hal, pertama, tidak matangnya perencanaan pengunaan anggaran di SKPD teknis sehingga SKPD pun tidak berani membelanjakan anggaran tersebut takut tersandung kasus hukum. Kedua, Silpa terjadi karena adanya perubahan peraturan dari pemerintah pusat. Jika tetap dilaksanakan, berarti melanggar aturan dan akan berurusan dengan hukum. \"Nah, yang bisa kita carikan jalan keluarnya adalah tidak matangnya perencanaan.  Sedangkan Silpa besar karena perubahan peraturan itu tidak bisa kita antisipasi, karena kita juga tidak tahu kapan peraturan itu diubah oleh pemerintah pusat,\" terangnya. Untuk itu, pihaknya mulai tahun ini membuat perencanaan sematang mungkin. Sasarannya pun bukan nafsu atau keinginan, melainkan kebutuhan.  \"Kalau perencanaan pengunaan anggaran itu berdasarkan keinginan, memang sulit. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, saya rasa cukup mudah dan tidak akan ada ketakutan akan tersandung kasus hukum setelahnya,\" terang mantan Caretaker Walikota Bengkulu ini. Selain itu, Sumardi juga mengaku bahwa selama ini diduga para Kepala SKPD mewariskan perencanaan yang kurang baik tersebut kepada penggantinya, sehingga siapapun Kepala SKPD tidak berani menjalankan rencana tersebut. \"Contohnya begini, di suatu SKPD telah menyusun perencanaan pengunaan anggaran. Sebelum dilaksanakan, Kepala SKPD itu diganti oleh orang lain, nah penggantinya pun tetap mempertahankan perencanaan yang tidak matang itu dan itulah namanya perencanaan warisan. Yang terjadi hingga akhir tahun adalah SKPD tidak berani menjalankan rencana atau program yang diwariskan tersebut,\" terangnya. Ke depan, pria yang akrab disapa Kombes ini pun tidak menginginkan kejadian itu terulang kembali.  Karena sangat disayangkan, pemerintah dan DPRD telah menganggarkan anggaran di masing-masing SKPD sudah cukup besar, namun tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal.  \"Itu akan kita benahi, cukuplah kejadian tahun lalu kita jadikan pelajaran untuk tahun ini,\" imbuhnya. Disinggung mengenai ada atau tidaknya sanksi bagi SKPD yang memiliki Silpa terbesar tersebut, Sumardi mengaku belum bisa menjelaskannya. Karena tingginya angka Silpa tidak semuanya dikarenakan perencanaan yang tidak baik, namun juga dikarenakan terjadi perubahan peraturan.  \"Kita belum bisa mengatakan ada sanksi, karena peraturan yang tidak membolehkan. Yang sudah pasti akan dievaluasi adalah besarnya Silpa karena perencanaan yang kurang baik, dan kita tidak menginginkan lagi ada SKPD tetap melenajutkan warisan perencanaan yang kurang bagus tersebut untuk dijadikan dasar membelanjakan anggaran,\" pungkasnya. (400)

Sumber: