Pembahasan RAPBD Deadlock

ARMA JAYA, BE - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS ) RAPBD 2014 berlangsung deadlock. Pasalnya tidak ada kesepakatan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan Banggar DPRD. Dewan menunda pembahasan itu selama dua hari kedepan hingga sabtu (30/11) mendatang. \"Belum ada titik temu terkait pembahasan KUA PPAS yang dibahas bersama ,\" kata Ketua DPRD BU, Buyung Satria SH. Dikatakan Buyung Satria, penundaan itu dikarenakan perbedaan pandangan terkait proyek yang dikerjakan dinas PU. Dewan menekankan keseluruhan pembangunan jalan kabupaten yang rusak harus diperbaiki. Sedangkan  dinas PU malah mementingkan pembangunan jalan provinsi.  \"Pembangunan seperti ini dianggap belum efektif untuk disepakati. Memang infrastruktur dinilai kurang memuaskan. Dewan juga tidak mempersoalkan jika kabupaten membangun jalan provinsi. Persoalannya, jalan kabupaten juga banyak yang rusak,\" jelasnya. Anggaran yang diploting untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur diasumsikan Rp 80 miliar. Dewan menilai sangat minim, karena tahun sebelumnya mencapai Rp 90 miliar. Terkait hal itu, dewan akan mengklarifikasi dinas PU terkait minimnya anggaran itu, yang dinilai tidak peka dengan persoalan di masyarakat. \"Kita akan panggil dulu kepala dinasnya, kenapa bisa mengalami pengurangan anggaran seperti itu,\" ujar Buyung. Tidak hanya soal anggaran dinas PU saja, dewan juga mempersoalkan banyaknya koperasi yang bermasalah di Bengkulu Utara. Sedangkan pemerintah daerah setiap tahunnya mengucurkan dana rutin untuk memberikan bantuan pinjaman. Hal itu dinilai persoalan yang pelik karena lemahnya pengawasan dinas terkait. \"Dana koperasi jugaa kita persoalkan karena dinilai tidak efektif untuk peningkatan ekonomi kerakyatan,\" kata anggota Komisi II DPRD BU, Riduan SH. (117)

Sumber: