Dewan Ragukan BPJS

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tetap memberikan perhatian khusus kepada kesehatan masyarakat.  Meski mulai tahun 2014, telah diberlakukan  Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), anggaran Jamkesprov tetap diplot oleh pemerintah. \"Anggaran Jamkesprov dari Rp 15 miliar ditambah Rp 5 miliar lagi.  Sehingga menjadi Rp 20 miliar,\" ujar Ketua Komisi IV  DPRD Provinsi, Syafrianto Daud, didampingi Sekretaris, Oktoberto, SE.MM, kemarin. Menurut Syafrianto, anggaran Jamkesprov tetap dipandang perlu, sebelum benar-benar BPJS diberlakukan.   Hal ini untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kesehatan masyarakat.   \"Meski ada BPJS, Jamkesprov tetap harus dianggarkan,\" katanya. Mengapa dana Jamkesprov masih diakomodir? Menurut Syafrianto, karena program JKN hanya akan mengakomodir untuk program Jamkesda dan Jamkesmas.  Program Jamkesprov muncul karena program Jamkesmas dan Jamkesda tidak bisa mengakomodir semuanya. \"Jamkesprov itu kan tidak termasuk, lagian Jamkesprov dilaksanakan untuk masyarakat kita yang kurang mampu, tidak menerima pembiayaan kesehatan gratis jadi itulah alasan kita untuk tetap akomodir,\" terangnya. Dia mengatakan, BPJS atau JKN yang menjadi program nasional ini belum diyakinkan keberhasilannya.   Sementara Jamkesprov sudah berjalan dengan baik. \"BPJS atau JKN itu program baru, jadi itu kan baru mencoba.  Kita takutnya kalau terjadi apa-apa, sementara warga yang tidak mendapat jaminan di Jamkesda dan Jamkesprov tidak sedikit,\" ucapnya. Pada Pembahasan Anggaran tahun 2014, dana Jamkesprov dianggarkan sebesar 15 miliar rupiah, atau meningkat dari anggaran tahun 2013 sebesar 5 miliar rupiah. \"Manajemen Rumah Sakit M Yunus sebelumnya hanya mengajukan anggaran sebesar 10 miliar rupiah.  Penambahan anggaran ini berdasarkan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan biaya berobat semakin tinggi. Yang terlihat dari penggunaan anggaran pada tahun 2013,\" katanya. (100)

Sumber: