Nasdem-PDIP Kompak Kawal Pemilu

JAKARTA, BE - PDI Perjuangan dan Partai Nasdem menunjukkan kedekatan hubungan yang cukup akrab. Kemarin (21/11) beberapa petinggi dua parpol tersebut duduk bersama membahas persiapan Pemilu 2014 dan upaya mewujudkan transisi kepemimpinan nasional yang demokratis. Pertemuan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, itu diikuti langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Mega didampingi Sekjen Tjahjo Kumolo, Wasekjen Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP Puan Maharani. Sementara itu, Surya Paloh ditemani Sekjen Patrice Rio Capella dan Ketua DPP Enggartiasto Lukito. \"Saya selaku ketua umum Nasdem dan Ibu Megawati selaku ketua umum PDI Perjuangan telah mencapai kesepahaman guna bersama-sama menjaga proses Pemilu 2014 berlangsung demokratis,\" kata Surya Paloh setelah pertemuan yang berlangsung tertutup itu. Nasdem dan PDIP, lanjut dia, siap bekerja sama menjadi kekuatan pemersatu bangsa untuk mengawal transisi kepemimpinan pada 2014 sehingga berjalan demokratis, aman, dan damai. Kedua partai kemudian memberikan pernyataan bersama untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Empat poin pernyataan bersama itu, antara lain, mendesak pemerintah dan KPU untuk memastikan permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) klir. \"Sehingga, sungguh-sungguh menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara Indonesia untuk memilih,\" kata Rio Capella. Kemudian, meminta presiden menginstruksi Lemsaneg untuk fokus pada tugas utama dalam membela kepentingan negara dan menarik diri keterlibatan dalam proses demokrasi lewat kerja sama dengan KPU. Nasdem dan PDIP juga meminta Mahkamah Konstitusi segera memulihkan kepercayaan publik. Dalil hukum MK yang mengizinkan pemilih memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan diminta untuk dibatalkan. \"Itu nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip satu orang satu suara,\" katanya. Karena itu, negara harus memfasilitasi warga negara yang kesulitan memberikan suara. Misalnya, pemilih di daerah terpencil atau orang cacat. Sistem noken di Papua juga didesak untuk dibatalkan. Poin terakhir pernyataan bersama kedua partai berkaitan dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar mengedepankan independensi dan netralitas sebagai penyelenggara pemilu. (jpnn)

Sumber: