Persada Bung Karno Dikelola Swasta

BENGKULU, BE - Setelah melihat kondisi Persada Bung Karno yang terbengkalai tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, timbul keinginan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyerahkan pengelolaan aset tersebut kepada pihak ketiga.  Pihak ketiga atau swasta murni dinilai lebih profesional, sehingga kedepannya aset yang bernilai miliran rupiah itu mampu memberikan sumbangan PAD bagi Pemprov. \"Bisa saja nanti diserahkan kepada pihak ketiga, jika pihak pemerintah sendiri tidak mampu mengelolanya dengan baik. Di sisi lain, pihak ketiga biasanya memang lebih profesional karena menghitung untung dan rugi,\" kata Asisten II Pemprov, Ir M Nashsyah MT MM, kemarin. Meskipun aset tersebut diserahkan pengelolaanya kepada pihak ketiga, menurutnya, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.  Seperti hitung-hitungan keuntungan  yang harus diperoleh dari aset tersebut. Selain Persada Bung Karno, Pemprov juga berencana menyerahkan rumah kediaman dan wisma Bung Karno yang terdapat dalam satu kawasan tersebut ke pihak ketiga. \"Nanti kita bahas lebih lanjut, jika pihak ketiga lebih baik dan lebih menguntungkan, mengapa tidak kita serahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga itu secara keseluruhannya,\" ungkap Nashsyah. Namun sebelum aset tersebut diserahkan ke pihak ketiga, Pemprov akan  mencoba tetap dikelola oleh pihak pemerintah, sembari melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang harus dibenahi segera. \"Nanti akan ada langkah-langkah untuk pembenahannya, jangan sampai aset itu mubazir tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat,\" sampainya. Demikian juga halnya dengan peralatan kesehatan yang terdapat dalam gudang klinik Persada Bung Karno tersebut. Menurut Nashsah, peralatan itu nantinya bisa dimanfaatkan  di RSUD M Yunus Bengkulu atau tetap memfungsikan klinik yang terdapat di Persada Bung Karno tersebut. \"Mudah-mudahan penggunaan aset ini berjalan dengan baik, karena Wagub juga mendorong penuh agar aset itu tidak dibiarkan hancur terbengkalai,\" tukasnya. Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset DPRD Provinsi, H Rahimandani MA, sangat menyayangkan  aset yang tidak difungsikan tersebut. Menurutnya, sejauh ini pihak rumah sakit selalu mengeluhkan kekurangan peralatan medis, padahal Pemprov memiliki peralatan tersebut, hanya saja dibiarkan \"tidur\" di ruang klinik Persada Bung Karno. \"Jika alat kesehatan itu masih bisa dimanfaatkan, kita belum akan mengakomodir keinginan pihak rumah sakit meminta pengadaan Alkes baru, manfaatkan dulu yang ada,\" tegas Rahimandani. (400)

Sumber: