Evaluasi Penyaluran BLSM

BENGKULU, BE - Anggota DPRD Provinsi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Syafrianto Daud meminta agar data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dievaluasi.  Hal itu menyusul laporan dari masyarakat bahwa BLSM tersebut banyak yang tidak tepat sasaran. \"Saya kira itu harus dievaluasi. Betul atau tidak data itu sudah by name by address. Karena, kan, masih ada persoalan,\" kata Syafrianto. Dia mengatakan, hingga saat ini, DPRD belum mendapatkan secara terperinci data yang diklaim oleh pemerintah sudah valid. Menurut dia, harus ada jaminan apakah data penerima BLSM benar-benar rumah tangga sasaran itu sudah sesuai atau tidak. \"Jangan sampai menimbulkan konflik di masyarakat,\" katanya. Jika pemerintah belum bisa memastikan validasi data penerima bantuan sampai batas waktu akhir, Syafrianto meminta agar program kompensasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi itu dihentikan terlebih dahulu.  \"Kami minta Pemprov segera melakukan evaluasi,\" katanya. Hal senada diungkapkan, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial, SH.  Ia meminta kepada PT Pos Cabang Bengkulu untuk menghentikan penyaluran BLSM. Hingga ada perbaikan dan verifikasi data penerima.  Menurutnya, sejauh ini banyak masyarakat miskin yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan kompensasi atas kenaikan harga BBM itu. Selain itu, tidak sedikit ditemukan masyarakat yang sudah ekonomi mampu menerima BLSM. Dia khawatir, bila diteruskan dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. “Harapan kami, sebelum ada perbaikan dan verifikasi data penerima, sebaiknya dihentikan dulu,\" katanya. Kepala Dishubkominfo Provinsi Drs Eko Agusrianto mengatakan Pemprov akan melakukan evaluasi penyaluran BLSM tahap pertama. Dia mengatakan tidak memungkiri ada  data yang tidak tepat sasaran, tetapi jumlahnya tidak signifikan. \"Pemprov akan melakukan evaluasi terhadap penyaluran ini dalam waktu dekat,\" katanya Dia mengatakan memang ada beberapa yang salah dalam pendataan, namun beberapa RT sudah melakukan verifikasi ulang. Verifikasi dilakukan, sehingga ada beberapa RT yang pembagiannya ditunda. \"Mereka sudah insiatif melakukan verifikasi. Memang ada yang tidak layak dapat, tapi ada yang layak dapat. Inilah yang akan terus diperbaiki,\" katanya. Dia juga mengimbau agar masyarakat yang tidak layak menerima BLSM akan mengembalikan kartu KPS kepada petugas setempat. Sehingga tidak perlu mengambil. \"Kalau dialihkan memang tidak bisa, lebih baik tidak diambil nanti pemerintah melakukan evaluasi ulang,\" tegasnya. Walikota Prihatin Terpisah, Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE merasa prihatin dengan adanya banyak protes warga dari pembagian KPS (Kartu Perlindungan Sosial) guna mendapatkan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Dikatakannya, fakta ditemui di lapangan masih banyak warga kota tidak mampu lainnya yang tidak dapat bantuan tersebut. \"Apalagi sejauh ini belum ada perbaikan data dari pemerintah pusat mengenai hal ini,\" katanya, baru-baru ini. Dijelaskannya, kebijakan BLSM ini sepenuhnya berasal dari pusat.  Sementara data untuk penerima BLSM itu masih mengacu pada data yang diambil dari BPS pada tahun 2011 lalu. \"Jika penerima BLSM hanya berdasarkan data tahun 2011 lalu tentu masih banyak akan mengalami kekeliruan. Pasalnya jika dilihat dari setiap tahunnya, siapa yang tahu mengenai kehidupan atau nasib seseorang,\" ujarnya. Menyikapi hal ini, Helmi Hasan menyatakan telah memberikan saran kepada pemerintah pusat agar dapat dilakukan verifikasi ulang terkait pendataan untuk warga penerima BLSM tersebut.  \"Karena dalam setiap waktu tentu kehidupan sesorang bisa berubah. Misalnya tahun lalu orang tersebut masih masuk kategori tidak mampu, tapi berkat perjuangan hidupnya maka tahun ini warga tersebut sudah dapat membeli mobil untuk keluarganya. Atau malah sebaliknya kemarin orang itu masih menjadi orang tergolong mampu, namun hari ini dia ada masalah sehingga menyebabkan jatuh miskin, itu siapa yang tahu. Sebenarnya untuk yang seperti ini memang diperlukan pendataan ulang agar valid semua datanya,” papar Helmi. Senada disampaikan anggota DPRD Kota, Sofyan Hardi, dari pengamatan yang ia lakukan, banyak warga di Kelurahan Panorama dan Jembatan Kecil ada warga lanjut usia (Lansia) yang sangat layak menerima namun tidak mendapatkan bagian. \"Ini belum terekam oleh media. Tapi yang jelas ada banyak sekali,\" sampainya. (100/009)

Sumber: