Soal Pancalegan, PDIP Batasi Politik Kekerabatan

JAKARTA - PDI Perjuangan tak mau dianggap menerapkan politik kekerabatan (nepotisme) dalam penyusunan daftar calon legislatif. Karenanya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sengaja melakukan pembatasan ketat sehingga daftar caleg di suatu daerah pemilihan tidak didominasi calon-calon dari keluarga tertentu. Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP menempatkan penjaringan dan penyusunan bakal caleg sebagai upaya peningkatan kinerja wakil-wakil rakyat di DPR DPR RI. Untuk itu, PDI Perjuangan  memiliki aturan internal yang mengatur soal pencalegan. \"Misalnya dalam satu keluarga yang terdiri dari orang tua, suami-isteri, anak, dilakukan pembatasan maksimum hanya dua calon. Suami-istri juga tidak boleh dicalonkan pada tingkatan yang sama dan dari daerah pemilihan yang sama,\" kata Hasto di Jakarta, Selasa (30/4). Menurutnya, larangan itu selanjutnya telah diperluas menjadi ketentuan etis. Misalnya, kakak-adik yang masuh saudara kandung disarankan untuk tidak dicalonkan pada tingkatan yang sama. \"Dalam hal suami istri dicalonkan pada tingkatan yang berbeda, maka proses pencalonannya dilakukan karena memenuhi kualifikasi sebagai calon anggota legislatif, bukan karena status hubungan suami-istiri,\" tegasnya. Bagaimana dengan kerabat Megawati yang jadi caleg PDIP? Hasto mengakui bahwa salah satu basis rekrutmen partai adalah melalui jalur keluarga. Merujuk pada hasil survei di internal PDI Perjuangan, terungkap bahwa lebih dari 78 persen responden memilih bergabung dengan partai di internal partai berlambang kepala banteng itu karena ingin menyatukan diri dengan ide, gagasan dan perjuangan Bung Karno maupun Megawati Soekarnoputri. Namun, kata Hasto, lebih dari 68 persen  responden mengenal figur Bung Karno, Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan dari keluarga terdekat. \"Karena itulah bagi PDI Perjuangan adalah hal yang wajar apabila muncul kader yang berasal dari keluarga PDI Perjuangan dan kemudian dicalonkan. Yang harus dihindarkan adalah hubungan keluarga yang kemudian menciptakan subyektivitas di dalam pencalonan,\" tegasnya.(ara/jpnn)