Pembangunan Kota Terkendala Pokja

Pembangunan Kota Terkendala Pokja

BENGKULU, BE - Belum terlaksananya sejumlah proyek pembangunan di Kota Bengkulu dinyatakan karena terhambatnya proses penerbitan Surat Keputusan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota. Diketahui, Pokja ini merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan proses pelelangan tender itu.

\"Kami juga tidak jelas apa persoalannya sampai ULP belum juga menerbitkan SK pembentukan Pokja tersebut. Padahal, Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) sudah terbit pada minggu yang lalu. Kami juga tidak mengetahui apakah tim seleksi mereka ini sudah ada di kota atau belum,\" ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ir Darmawansyah ST, saat dijumpai usai hearing dengan Komisi II DPRD Kota, kemarin.

Dijelaskannya, berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses tender yang mereka lakukan memang harus melewati beberapa prosedur tersebut. \"Kami pengadaan konstruksi ini memang butuh waktu.

Tidak sama dengan proses pengadaan barang dan jasa. Kalau pekerjaan berat, maka waktunya akan lama. Makanya kami berharap pihak DPRD bisa mengeluarkan SK-SK untuk Pokja tersebut agar kami bisa menjalankan program kami sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan tupoksi kami,\" sampainya.

Namun ia memastikan bahwa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka untuk diselesaikan akan mereka laksanakan sesuai target. \"Berdasarkan pengalaman kami, dari seluruh proses ini, hingga 7 sampai 8 bulan kedepan mudah-mudahan bisa kami rampungkan. Kami harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam hal ini agar pekerjaan kami tidak menyalahkan prosedur yang akan membuat kami tersandung hukum,\" tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Hj Leni Haryati John Latief SE MSi menyatakan, pihaknya akan membantu penuh pihak Pemda Kota untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembangunan yang akan digalakkan pada tahun ini. Hanya saja ia mengingatkan, proses pembangunan tersebut harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

\"Kami akan coba terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang mereka alami. Tapi kami ingatkan, harus sesuai kebutuhan. Jangan sampai pembangunan yang kita galakkan tidak tepat sasaran,\" tukasnya. (009)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: