Kena Pungli Rp 2 Juta, Guru Benteng Tetap Kena Mutasi

BENTENG, BE - Mutasi sebanyak 204 tenaga pengajar dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah (Benteng) menuai protes. Banyak guru tak terima dirinya dimutasi. Sebab masing-masing mereka telah menyetorkan uang sejumlah Rp 2 juta kepada oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan kesepakatan mereka yang menyetorkan uang itu tidak akan dimutasi. Namun kenyataannya mereka masih saja dimutasi alias dipindahkan sekolah tempat mengajarnya di daerah pelosok.

Protes ini salah satunya disampaikan oleh seorang Guru SMPN Talang Empat yang dimutasikan ke salah -satu SMPN di Padang Betuah. \"Kata oknum itu, jika menyetorkan Rp 2 juta maka tidak terkena mutasi. Namun, setelah uang itu sudah saya serahkan, saya masih terkena mutasi,\" pengakuan guru yang meminta identitasnya tidak dituliskan, ketika menghubungi wartawan koran ini.

Diungkapkannya, keganjilan dalam mutasi guru untuk ditingkat SD, SMP dan SMA se-Benteng itu juga terlihat pada pelaksanaan mutasi itu juga tidak terbuka. Padahal kalau mutasi dilingkungan PNS, biasanya mereka yang dimutasi diundang secara terbuka dan dilakukan acara pelantikan.

Dalam mutasi itu, guru hanya mendapatkan Surat Keputusan (SK)  dari Dinas Diknas dan Kebudayaan. SK itu diserahkan melalui kepala sekolah masing - masing.  Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar kalangan guru di Bumi Maroba Kite Maju ini. \" Kami hanya menerima SK mutasi melalui Kepsek. Mengapa mutasi kami tidak dilakukan secara terbuka?,\" ujarnya.

Sementara itu guru lain yang ikut terkena mutasi mengatakan kebijakan mutasi itu tidakmempertimbangkan faktor sosial terhadap guru. Conto, ada seroang guru dalam  kondisi hamil tua ikut dimutasi ke daerah pelosok. Padahal, hendaknya walaupun mau dimutasi haruslah dilakukan setelah guru itu melahirkan terlebih dahulu. Apalagi, kondisi jalan di dearah pelosok daerah itu sangat buruk, dapat menganggu kondisi kehamilan guru tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Diknas dan Kebudayaan, Achrawi Zainul, membenarkan mutasi itu. Namun, dia tidak mau berkomentar panjang atas protes para guru tersebut. Karena merasa bukan wewenangnya dan takut disalahkan. \" Langsung ke Kadis saja, karena saya tidak ada hak untuk menjelaskan hal itu,\" ucapnya ketika dihubungi via ponsel.

Sayangnya, ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Diknas dan Kebudayaan, Samsuri Anif dan Kepala BKD, Hasan Basri, S.Sos tak berhasil dihubungi. Beberapa nomor ponsel yang mereka miliki tidak ada yang aktif. Begitu juga ketika di SMS, juga tidak dibalas. Sehingga, klarifikasi atas keluhan guru yang terkana dalam mutasi tertutup itu belum berhasil didapatkan.(111)   

Sumber: