Ongkos Nyaleg Minimal Rp 300 Juta

BENGKULU, BE - Ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kabupaten/kota saat ini cukup besar. Masing-masing caleg harus mengeluarkan biaya minimal Rp 300 juta. Hal ini disampaikan pengamat politik Universitas Bengkulu, Drs Lamhir Syamsinaga  MSi, kemarin.

\"Dana Rp 300 juta itu hanya habis untuk biaya operasional calon, seperti alat peraga kampanye,  uang lelah tim kempanye, transportasi dan pengeluaran lainnya,\" kata Lamhir.

Menurutnya, Rp 300 juta tersebut hanya berlaku bagi calon yang tidak melakukan money politik untuk mendapatkan suara  dan tidak mengeluarkan biaya pendaftaran. Jika melakukan politik uang dan membayar uang pendaftaran saat mendaftar.  Diperkirakan menghabiskan uang minimal Rp 500 hingga Rp 600 juta perorang. \"Itu baru perkiraan  biaya untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota. Sedangkan untuk calon anggota DPRD provinsi tentu lebih besar lagi mencapai Rp 500 hingga Rp 700 juta,\" sampainya.

Tingginya ongkos politik tersebut tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat setelah duduk.  Total gaji anggota DPRD kabupaten/kota hanya Rp 14 juta/bulan. Jika dikalkulasikan, setiap anggota DPRD kabupaten/kota hanya berhasil mengantongi uang hanya Rp 840 juta selama 5 tahun menjabat. \"Mahalnya ongkos politik ini bisa memicu terjadinya perbuatan yang melanggar aturan, karena ongkos yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan,\" ujarnya.

Tingginya ongkos politik tersebut juga diakui oleh salah seorang bakal calon legislatif Kota Bengkulu, Hadi Saputra SKM MSi. Ia mengaku bahwa ongkos politik saat ini memang cukup tinggi. Namun tidak bisa disamakan antara caleg yang 1 dengan caleg yang lainnya. \"Setiap orang berbeda-beda, ongkos itu relatif tergantung basis dukungan yang kita miliki,\" katanya.

Kendati demikian, ia optimis untuk mencaleg menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu setidaknya harus memiliki modal Rp 200 juta. Dan uang itu murni untuk biaya operasional selama berkampanye ditengah-tengah masyaraka. \"Saya kira Rp 200 juta itu sudah cukup, karena biaya untuk pembuatan spanduk, menggelar pertemuan dan lainnya bisa dilakukan bersama-sama dengan kandidat lain, sehingga biaya bisa ditekan sekecil mungkin,\" terangnya. (400)

Sumber: