Rakor dengan Presiden, Pj Walikota Bengkulu Terima Arahan Jokowi

BENGKULUEKSPRESS.COM – Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu Arif Gunadi mengikuti rapat koordinasi (Rakor) penjabat kepala daerah dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional, Senin (30/10).

Rakor ini diikuti langsung oleh Pj Gubernur, Pj Walikota hingga Pj Bupati se-Indonesia. Total 197 kepala daerah yang diundang langsung.

Arif Gunadi dan penjabat kepala daerah lainnya mendapatkan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu) dan beberapa menteri lainya tentang isu strategis yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Kemudian Arif dan yang lainya diundang ke Istana Negara mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA:Komitmen Pj Walikota Bengkulu, Lanjutkan Program Inovasi yang Positif Bagi Masyarakat

Dalam arahanya, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal diantaranya mengenai kondisi dunia internasional yang sedang tidak baik-baik saja, untuk itu ia meminta para penjabat kepala daerah bekerja dengan sebaik mungkin.

Kemudian presiden juga menyampaikan arahan terkait persiapan Pemilihan Umum (pemilu) 2024.

Ia menyatakan proses evaluasi terhadap kinerja seluruh penjabat kepala daerah dilakukan setiap hari, itu juga bertujuan untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara terhadap jalannya Pemilu 2024.

“Saya minta Bapak, Ibu Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan dukungan kepada tugas KPU dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun,” ujar Jokowi.

Bantuan dapat dilakukan kepada penyelenggara pemilu, lanjut Jokowi, berupa kebutuhan anggaran operasional yang perlu disegerakan.

Serta yang tak kalah penting, orang nomor satu di Indonesia ini berpesan agar kerukunan di daerah bisa tetap terjaga selama tahun politik.

BACA JUGA:Hingga 2024 Tenaga PTT Pemkot Bengkulu Tak Bakal Dirumahkan

Sementara itu, semenjak dilantik menjadi Pj Walikota beberapa waku lalu, Arif Gunadi telah melakukan berbagai gerakan sesuai arahan Presiden RI dan Mendagri, diantaranya mengenai Pemilu 2024.

Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara baik dalam pemilihan umum maupun Pilkada. 

Sumber: