DPRD Kota Bengkulu Nilai Perubahan Nama Persimpangan Unprosedural, Nuzuludin: Jangan Dipolitisasi

BENGKULUEKSPRESS.COM - Terkait nama-nama persimpangan atau bundaran di jalanan Kota Bengkulu yang diberi nama baru oleh walikota Bengkulu Helmi Hasan masih menimbulkan pro dan kontra. 

Termasuk anggota DPRD kota Bengkulu yang menilai perubahan nama persimpangan tersebut dinilai dilakukan sepihak dan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Nuzuludin SE menjelaskan perubahan nama persimpangan tersebut dinilai unprosedural karena tidak melibatkan DPRD, tokoh masyarakat maupun tokoh adat di Kota Bengkulu. 

"Karena tidak melibatkan masyarakat kita nilai itu bukan kehendak masyarakat. Sampai hari ini juga belum ada keterlibatan masyarakat, hanya dilakukan sepihak oleh walikota. Selain itu kita juga menganggap nama-nama yang diberi itu belum relevan," jelas Nuzuludin, Senin (19/06). 

BACA JUGA:DPRD Kota Bengkulu Umumkan Masa Jabatan Walikota Hingga September 2023

BACA JUGA:PWI Bengkulu Audiensi ke Gubernur, Bahas HPN 2023 Hingga Pelantikan IKWI

"Sebagai contoh simpang lima Ratu Samban, itukan bagian dari sejarah Kota Bengkulu. Jadi kemudian jika namanya diganti menjadi aneh,  dan seakan sejarah lama dihilangkan. Terlebih lagi di Sukamerindu yang jelas-jelas tidak ada bundarannya, malah diberi nama bundaran apalah itu namanya, saya kita sangat tidak relevan," tambahnya. 

Untuk itu, dewan berharap pemerintah mengkaji ulang pemberian nama-nama persimpangan atau bundaran jalan tersebut dan harus melibatkan masyarakat karena nama-nama tersebut tak sesuai harapan masyarakat. 

"Jadi asumsi dari masyarakat dan kami di DPRD ini menilai penamaan persimpangan ini ada unsur politis, apalagi dilakukan diakhir masa jabatan. Kita harapkan ini dikaji ulang dan harus disepakati bersama. Memanglah ini sepele hanya sekedar nama namun jangan dipolitisasi," tutup Nuzul. (*)

Sumber: