Perbaiki Jalan Rusak di Lampung, Pemerintah Pusat Siapkan Rp 800 Miliar

BENGKULUEKSPRESS.COM- Setelah meninjau jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran sekitar Rp 800 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di Lampung.

"Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar," ungkap Jokowi usai meninjau jalan rusak di Lampung Tengah yaitu ruas jalan Seputih Rahman pada Jumat (5/5/2023).

BACA JUGA:Mobil Presiden Nyangkut saat Lewati Jalan Buruk di Lampung

Anggaran Rp 800 miliar tersebut akan digunakan untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang ada di Lampung termasuk ruas jalan Seputih Rahman yang ditinjaunya Jumat Sore.

Proses perbaikan sendiri, menurut Jokowi akan dimulai pada Juni 2023 ini. Perbaikan jalan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan karena harus melalui proses lelang tendar terlebih dahulu.

"Pembangunan pengerjaannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu dan saya sudah perintahkan pak Menteri PU untuk lelang," tambah Jokowi.

BACA JUGA:Tak Lewati Jalan yang Disiapkan Pemprov Lampung, Ini Alasan Jokowi

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa perbaikan jalan di Lampung tersebut bukan semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena menurutnya ada beberapa ruas jalan juga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung hingga kabupaten dan kota yang ada di Lampung.

"Ada juga yang menjadi tanggung jawab pak gubernur, ada yang tanggung jawab pak bupati yang ada disini, jangan semuanya pemerintah pusat. Yang rusak parah kita perbaiki," tegas Jokowi.

Dijelaskan Jokowi, sebagian perbaikan jalan rusak di Lampung akan diambil alih oleh pemerintah pusat agar penanganannnya lebih cepat. Sehingga masyarakat bisa lebih cepat menikmatinya.

BACA JUGA:Harga dan Spesifikasi Mobil Presiden Jokowi yang Dipakai Meninjau Jalan Rusak di Lampung

Selain itu, Jokowi juga mengungkap pemerintah semangat memperbaiki jalan yang rusak baik jalan provinsi maupun kabupaten dan kota. Karena masyarakat harus tahu bahwa tanggung jawab jalan nasional itu ada di pemerintah pusat, kemudian jalan provinsi ada di gubernur dan jalan kabupaten di bupati.

"tapi karena kerusakannya sudah lama, jadi akan diambil alih pemerintah pusat," demikian Jokowi.(*)

Sumber: