Soal Subsidi BBM Dialihkan ke BLT, Jonaidi: BLT Tak Bisa Mengatasi Kenaikan BBM

BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Dewan nilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak cukup untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP, mengatakan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi harus membuat kebijakan setelah kenaikan harga BBM subsidi 3 September yang lalu.

Lantaran, kompensasi atas kenaikan harga BBM sebesar Rp. 600.00 untuk empat bulan tidak akan mampu menutupi kebutuhan masyarakat, karena kenaikan harga BBM tidak berlaku hanya empat bulan.

"Pemerintah Daerah harus mengimbangi kebijakan ini untuk ekonomi, BLT yang kucurkan Pemerintah Pusat saya kira tidak akan cukup," ungkap Jonaidi.

BACA JUGA:Ditemui Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Mahasiswa Minta Tuntutan Disampaikan ke Pusat

Sehingga, menurutnya program - program untuk memperkuat ekonomi masyarakat sangat perlu dilakukan oleh Pemprov untuk merespon hal tersebut.

Hal ini senada dengan proyeksi yang diperkirakan oleh Pemerintah Pusat. Dimana menurut data yang dirilis oleh Dirjen Perbendaharaan Negara (DJPb) Kanwil Bengkulu, bahwa ada empat dampak yang akan ditimbulkan imbas dari kenaikan harga BBM subsidi tersebut.

Salah satunya naiknya angka inflasi yang diperkirakan sebesar 1,88 persen. Kemudian angka kemiskinan juga akan naik, diperkirakan naik  0,6 persen. 

Selain itu juga akan diiringi dengan tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan sebesar 0,002 persen. Serta pertumbuhan ekonomi juga akan melambat atau menurun hingga 0,13 persen.

Untuk itulah ia meminta Pemprov segera menyiapkan program untuk penguatan ekonomi rakyat, seperti, penguatan UMKM, bantuan usaha kemasyarakatan untuk membantu perekonomian masyarakat.

"Kita akan lihat nanti di APBD 2023 dan APBN 2023 apakah Pemerintah menciptakan formulasi kebijakan," tutupnya.(CW2/Suary).

Sumber: