Turun Langsung ke Bengkulu, BNPB Berikan Bantuan

BENGKULU., BENGKULUEKSPRESS.COM - Terkait bencana banjir dan tanah longsor Provinsi BENGKULU, Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) Pusat langsung melakukan pemeriksaan di 2 dari 8 kabupaten/kota BENGKULU di Provinsi BENGKULU, yakni kabupaten BENGKULU Utara dan kota BENGKULU.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu, Jaduliwan dampak banjir ini tentunya diprioritaskan dan segera ditangani khususnya bagi warga yang terdampak, khususnya untuk logistik.

Bantuan BNPB tersebut berupa Dana Siap Pakai (DSP) karena 2 kabupaten tersebut sudah menetapkan status tanggap darurat bencana, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara sudah menetapkan sejak tanggal 30 Agustus yang lalu sedangkan Kota Bengkulu tanggal 1 September kemarin.

Saat ini Kabupaten Mukomuko sudah ikut menetapkan status tanggap darurat bencana. Sehingga total sudah 3 kabupaten berstatus tanggap darurat bencana.

BACA JUGA:Pegiat Bencana Bengkulu Ingatkan Pemerintah Perkuat Manajemen Bencana

Status tanggap darurat sendiri akan berlangsung selama 7 hari sejak tanggal ditetapkannya. Akan tetapi masih bisa diperpanjang selama 7 hari lagi apabila jika dibutuhkan.

"Kemarin setelah peninjauan dari Deputi BNPB meraka mendukung penanganan darurat di kabupaten Bengkulu Utara serta kota Bengkulu, dukungan ini berupa operasional DSP sejumlah Rp. 700 juta", ungkap Jaduliwan, Senin (5/9/2022).

Ia juga mengatakan, selain berbentuk uang tunai yang nanti dipergunakan untuk keperluan penanganan darurat bencana masing masing Rp. 250 juta, dan Rp. 100 juta dalam bentuk bahan makanan untuk kebutuhan pengungsi dan korban banjir.

"Pemberian dukungan logistik dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, berupa mie instan, ikan sarden, minyak goreng, serta bahan pokok lainnya", terangnya.

Hingga saat ini, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, Senin pagi ini terdata  dampak korban banjir dan tanah longsor ada 7.881 Kepala Keluarga (KK) dari Delapan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan ditaksir kerugian materil mencapai Rp. 171 M.

Meski saat ini kondisi banjir sudah mengalami surut, akan tetapi penetapan status tanggap darurat bencana masih diperlukan untuk mempercepat akses DSP dan Belanja Tak Terduga (BTT).

Termasuk Provinsi Bengkulu yang segera akan diproses karena sudah memenuhi syarat, yaitu lebih dari 50 persen wilayag terdampak dan 3 wilayah sudah menetapkan status tanggap darurat bencana.

Hal itu diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir lalu.

"Situasi terkini sudah surut, tapi status darurat masih diperlukan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan Provinsi akan segera kita proses statusnya," dermikian Jadul Iwan.(CW2/Suary).

Sumber: