OPD Seluma Keluhkan SIPD, Sulit, Jaringan Lemot dan Minim Sosialisasi

TAIS, bengkuluekspress.com - Peralihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) membuat roda pemerintahan di Seluma jalan ditempat. Susahnya pemahaman serta tidak adanya sosialisasi serta susah diakses merupakan hal utama.

\"Sistem tersebut sebenarnya baik untuk daerah, namun saya rasa tidak semua daerah siap untuk melaksanakan sistem tersebut ditambah lagi sosialisasi dan jaringan internet yang kerap gangguan,\" keluh Plt Sekwan M. Husni kepada wartawan.

Jika selama ini, dalam menggunakan SIMDA saja juga susah diakses walaupun sudah terbiasa. Namun saat ini harus beralih ke SIPD susah diakses juga. Sedang mengalami gangguan, sehingga pihaknya belum dapat melakukan sejumlah pekerjaan di Sekretariat DPRD Seluma.

\"Yang jelas memang saat ini terganggu. Tentu berharap ada kebijakan terbaik dari Pemerintah Pusat,\" imbuhnya.

Terpisah, Kabag Humas Setdakab Seluma, Hengki Pratama SSTP MSi mengakui, bahwa untuk peralihan sistem yang merupakan program pemerintah pusat tersebut, memang belum sepenuhnya dapat diterima oleh beberapa daerah. Ini lantaran sistem tersebut memang membutuhkan kesiapan yang matang. Sedangkan mereka yang bekerja di BPKD masih pemahaman aplikasi dan penatausahaannya. Pasalnya hanya untuk masuk ke menu penatausahaannya susah di akses dengan jaringan lemot.

\"Yang pasti program ini memang bagus, namun memang membutuhkan kesiapan untuk mengaplikasikan SIPD tersebut,\" keluh Kabag Humas dan Protokol.

Hengky membeberkan lagi, bahwasanya akses masuk ke SIPD yang sulit termasuk penatausahaannya yang belum dipahami seluruh pihak yang mengakses. Dan itupun bila bisa masuk ke SIPD. Menurutnya, BPKD harus melakukan sosialisasi penatausahaannya bagi bendahara maupun pihak yang terkait.

\"Sosialisasi secepatnya dan jangan smpai ini berlarut larut,\" harapnya.

Sementara itu Bupati Seluma Bundra Jaya SH MH, meminta kepada Penjabat Sekda dan Kepala BPKD Seluma untuk mengambil kebijakan terkait dengan sistem tersebut. Sehingga jika memang tidak memungkinkan untuk menggunakan aplikasi tersebut, maka harus segera mencari solusi. Mengingat BPKD merupakan Bendahara Umum Daerah(BUD).

\"Sudah saya sudah sampaikan kepada Sekda, BPKD, Inspektorat, Asisten I dan Kabag Hukum. Segeralah ambil kebijakan untuk sistem tersebut, jangan sampai nanti semua program kerja terhambat,\" ujar Bundra Jaya.

Menurutnya, jika memang Kabupaten Seluma belum siap untuk menggunakan SIPD tersebut. Maka harus segera mencari solusi, apakah harus kembali ke SIMDA. Sehingga hal ini tidak menggangu semua rencana yang akan dilaksanakan.

Ditambah lagi tidak adanya sosialisasi serta pembinaan terhadap mereka yang mengelola. Ditambah lagi jaringan internet yang tidak dianggarkan penuh di Kominfo. Mereka yang di BPKD diyakini juga belum seutuhnya mengerti. Sehingga dituntut lebih kreatif tanpa menyalahi aturan.

\"Saya salah satunya, masa jabatan saya sudah akan berkahir. Untuk gaji dan fasilitas lainnya, saya belum mendapatkan. Maksud saya berarti inikan menghambat, dan seharusnya jangan sampai ini terjadi,\" keluh bupati.(333)

Sumber: