Bayar Hutang, Pemprov Jangan Rasionalisasi Anggaran Infrastruktur

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP MM menegaskan, untuk pembayaran hutang TA 2019 kepada pihak rekanan atau pihak ketiga, Pemprov Bengkulu jangan merasionalisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur Bengkulu. Menurut, secara aturan hutang itu memang harus dibayar, tetapi bisa dilakukan dalam anggaran APBD perubahan. Bukan malam merasionalisasi anggaran yang sudah ditetapkan saat ini.

\"Dalam Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD itu menjadi wajib, prioritas untuk dibayar. Sebab aset yang sudah dibangun, itu sudah dipakai, seperti jalan, jembatan, gedung dan msajid sudah dipakai tetapi belum dibayar, nanti bisa dibayar dalam APBDP,\" ujar Jonaidi, Jumat (21/2).

Menurut aktivis dimasa mahasisiwa ini, saat evaluasi nanti menjelang audit BPK, akan ketahuan berapa total pemprov berhutang. Jika memang sesuai dengan aturan yang berlaku maka hutang tersebut bisa dibayar dalam APBD perubahan.

\"Tetapi jangan rasionalisasi, apalagi rasionalisasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur,\" pungkasnya.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) itu meminta jangan dalam pembayaran hutang dilakukan dengan metode selama ini. Seperti tahun 2018 lalu saat membayar hutang tahun 2017, kemudian tahun 2019 membayar hutang tahun 2018 dengan merasionalisasikan anggaran infrastruktur. Akibat rasionalisasi anggaran infrastruktur tersebut, pekerjaan yang sudah direncanakan akhirnya tertunda.

\"Hal itu membuat kecewa masyarakat, banyak pembangunan yang tertunda karena dirasionalisasikan anggaran infrastruktur. Intinya boleh nanti bayar hutang, tapi jangan rasionalisasi,\" ujarnya.

Jika memang harus rasionalisasi, sesuai amanat Mendagri sudah jelas harus mengurangi belanja rutin dan jangan menganggu anggaran infrastruktur. Namun selama ini justru berbading terbalik dalam hal pembayaran hutang maka anggaran infrastruktur yang dirasionalisasi.

\"Selama ini yang dipotong bukan yang rutin seperti pembelian motor, mobil , publikasi / baliho jalan terus, namun yang dipotong pagu anggaran infrastruktur seperti jalan. Silahkan eksekutif cari dimana yang bisa dilakukan rasionalisasi asal jangan anggaran infrastruktur,\" tutupnya. (HBN)

Sumber: