Kuota Solar Ditambah 30,9 Ribu KL

SPBU Nakal Harus Ditindak Tegas

BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah meminta kepada BPH Migas dan PT Pertamina untuk menutup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang sengaja menyalurkan BBM subsidi tidak tepat sasaran. Hal tersebut sebagai pemicu kelangkaan pengisian BBM subsidi jenis solar di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu.

\"SPBU yang jual tidak tepat sasaran itu tutup saja, apalagi sudah berulang-ulang kali ya tutup saja,\" tegas Rohidin dalam rapat bersama mengatasi permasalahan kelangkaan BBM subsidi di ruang rapat lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (6/8).

Dikatakan Rohidin, distribusi BBM subsidi menjadi tida tepat sasaran karena selain dari perilaku oknum masyarakat, juga dipicu atas permainan dari petugas SPBU. Jika terus dibiarkan, maka akan terus berulang permasalah antrean panjang akan terjadi. \"Minimal sebagai efek jera kepada SPBU yang nakal,\" tambahnya.

Apalagi saat ini, menurut Rohidin, BPH Migas telah mengabulkan permintaan Bengkulu untuk penambahaan kuota BBM jenis solar sebanyak 30,9 ribu Kilo liter (KL). Artinya tahun ini kuota BBM subsidi jenis solar menjadi 112,9 ribu KL dari sebelumnya yang hanya 82 ribu KL. Penambahan tersebut, menurut Rohidin jika tidak diawasi secara ketat pendistribusiannya, maka permasalahaan anterian penjang kendaraan akan terus terjadi.

\"Kita bersyukur ada penambahaan kuota. Jumlah ini tentu paling tinggi. Setidaknya jangan saja dari pihak aparat yang tegas, dari Pertamina juga harus tegas,\" tambah Rohidin.

Selain itu, nantinya akan dibuat regulasi, untuk mewajibkan semua SPBU memasang CCTV. Agar nantinya bisa ketahuan, mana petugas yang curang dan mana oknum masyarakat yang sengaja membeli BBM subsidi secara berlebihan dan digunakan tidak sesuai fungsinya. \"Ini untuk keamanan SPBU juga dan tentu akan memudahkan aparat penegak hukum melacak pendistribusian BBM subsidi tidak tepat sasaran,\" ungkapnya.

Disamping itu, kekurangan SPBU di Provinsi Bengkulu juga meminta para pelaku usaha bisa membuat SPBU baru. Pemerintah akan membantu proses perizinan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi kesulitan mendapatkan BBM subsidi dengan jumlah SPBU yang terbatas.\"Ada peluang pembuatan SPBU baru, nanti para bupati bisa membantu mengeluarkan izinnya,\" tutur Rohidin.

Terkait penyaluran BBM subsidi oleh PT Pertamina, Rohidin meminta tidak ada alasan lagi pertamina berdalih sulit untuk manyalurkan secara teknis. Pastikan semua SPBU mendapatkan pasokan BBM subsidi sesuai dengan kebutuhan.\"Pertamina jangan ada alasan lagi sulit mendistribusikan. Bengkulu ini kecil dan terlalu mudah untuk menyelesaikan masalah ini,\" terangnya.

Sementara itu, Komite BPH Migas, Marwansyah Lobo Balia mengatakan, dengan tambahan kuota BBM subsidi jenis solar, dipastikan stok di Bengkulu aman.\"Soal kuota tidak ada problem lagi, sudah berlebih,\" ujar Marwansyah.

Soal tidakan tegas, BPH Migas akan mengawal secara ketat, agar tidak ada lagi SPBU nakal mendistribusikan BBM subsidi tidak tepat sasaran. Apalagi saat ini, BPH Migas telah melakukan MoU dengan Kapolri untuk pengawasan distribusi BBM subsidi.\"Perlu penegaskan aturan, siapa yang boleh membeli BBM subsidi dan yang tidak boleh. Pertamina nantinya bisa memberikan sanksi,\" ungkapnya.

Penambahan jumlah SPBU juga perlu dilakukan, apalagi di Bengkulu ada satu daerah yang sangat minim SPBU seperti di Rejang Lebong. Untuk itu penambahaan SPBU perlu dilakukan. \"Nanti kita akan bantu untuk membuat SPBU itu,\" tutur Marwansyah.

Disisi lain, Manager Retail Pertamina More II Sumbagsel, Aji Anom Purwasaki mengatakan, Pertamina akan menindak tegas bagi SPBU nakal. Se-Sumbagsel, sudah ada 12 SPBU yang telah diberikan sanksi. Hal itu tentu akan membuat efek jera. \"Komitmen kami akan ditindaktegas bagi SPBU nakal,\" ujar Aji.

Dari kuota tambahan yang diberikan oleh BPH Migas, menurut Aji, Pertamina akan mensosilisasikan tambahan kuota itu kepada SPBU. Termasuk pengaturan pendistribusian akan dilakukan. Karena selain SPBU, pendistribusian BBM itu juga ke ASDP, Pelmi dan SPBUN untuk nelayanan. Sehingga pendistribusiannya nantinya bisa dilakukan secara maksimal. \"Kita akan optimalkan,\" tambahnya.

Untuk memantau, agar tidak ada kendaraan yang mengisi BBM subsidi secara berulang, nantinya Pertamina akan mencatat dengan menggunakan aplikasi. Sehingga bisa ketahuan, jika ada kendaraan yang mengisi BBM secara berulang.\"Selama ini masih manual dicatat, nanti kita akan gunakan teknologi. Agar mudah mendeteksi,\" tuturnya.

Disisi lain, Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Ahmad Tarmizi mengatakan, sejauh ini Polda Bengkulu telah melakukan penegakan hukum tarkait penumbunan BBM sebanyak 14 kasus perkara. 10 unit kendaraan jenis roda 2 ada 4 unit dan roda empat ada 6 unit diamankan. Serta 5 ton BBM subsidi jenis solar. Dari penanganan kasus itu, ditemukan rumah para pelaku melakukan alat untuk penumbunan BBM.\"Yang kita tangkap ini semuanya rata-rata pemain. Jadi bukan yang kecil-kecil,\" terang Tarmizi.

Selain oknum masyarakat yang nakal, pemberian sanksi kepada SPBU menurut Tarmizi perlu dilakukan, agar bisa membuat jera para petugas yang nakal di SPBU. \"Saya setuju ini dilakukan, agar ada efek jera,\" paparnya.

Termasuk pemasangan stiker bagi kendaraan yang boleh dan tidak untuk mengisi BBM subsidi juga penting dilakukan. Menurut Tarmizi, permasalahan kelangkaan BBM subsidi itu memang perlu diselesaikan. Sebab, akan mempengaruhi stabilitas keamanan daerah.\"Perlu diberikan stiker dikendaraanya dan masalah ini perlu diselesaikan secara bersama-sama,\" tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Dewi Coryati menegaskan, Bengkulu tidak boleh ada lagi permasalahan anterian BBM. Jika perlu kuota yang sudah ada, jangan lagi dikurangi pada tahun depan. \"Pastikan kuota itu tidak kurang-kurang. Karena masalah ini akan menggangu stabilitas ekonomi politik di daerah,\" pungkas Dewi.

Polda Buru Pelaku Lain

Terpisah, Penyidik dari Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Bengkulu hingga sekarang ini masih terus melakukan pemburuan dan pengintaian terhadap para pelaku yang masih nekad mengambil dan menjual serta melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Ahmad Tarmizi SH SIK melalui Panit Tipidter, Ipda Reno Wijaya. Reno mengatakan, meskipun sekarang ini pihaknya sudah berhasil mengamankan setidaknya 11 pelaku dan kurang lebih 3 ton BBM, pihaknya tidak akan berhenti sampai disitu saja, karena sekarang ini beberapa SPBU lainnya sudah masuk target pihaknya yang dianggap nakal.

\"Oleh sebeb itulah, kita masih terus buru pelaku lainnya yang sudah berani melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas) tersebut karena kita yakin masih ada pelaku-pelaku lainnya yang masih berkeliaran sekarang ini,\" jelasnya, kemarin (6/8).

Selain itu, Reno juga menegaskan, kepada para pemilik SPBU yang nakal atau berani menjual BBM subsidi ke warga yang menggunakan jerigen atau kendaraan modifikasi, jika tertangkap melakukan hal yang sama lagi, pihaknya tidak segan-segan akan menutup SPBU tersebut. \"Karena jika SPBU berbuat nakal seperti itu, warga yang dirugikan. Oleh sebab itu, kita akan terus melakukan pemantauan di seluruh SPBU yang ada di Provinsi Bengkulu ini,\" bebernya.

Sebagai ingatan, dalam kurung waktu 2 Minggu terakhir ini, Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Bengkulu berhasil mengamankan setidaknya 11 orang tersangka kejahatan Minyak dan Gas (Migas) yang mengangkut dan menjual serta menimbun Bahan Bakar Minyak jenis premium dan solar bersubsidi dengan jumlah BBM kurang lebih sebanyak 3 ton.

Untuk 7 tersangka sebelumnya kita amankan dari 3 SPBU yakni SPBU Pagar Dewa, Air Sebakul dan SPBU Padang Jati yang mana 4 orang merupakan operator SPBU dan 3 orang sebagai pengunjal. Sedangkan 2 tersangka lainnya kita amankan dari LP berbeda yang mengoplos BBM dengan minyak mentah lalu dijual eceran dan dua tersangka lagi dari LP berbeda yang juga melakukan pengangkutan menggunakan jerigen dan menimbun BBM jenis premium dan pertalite. (529/151)

Sumber: