DPRD Provinsi Bengkulu Minta Penyaluran BBM Bersubsidi Diawasi Bersama

Bengkulu, Bengkuluekspress.com - Menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi baik jenis solar ataupun premium yang terjadi di sejumlah SPBU di Bengkulu. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, MM, menyatakan pengawasan harus dilakukan secara bersama. Selain tugas dan kewajiban melakukan pengawasan itu, dilakukan pihak penegak hukum.

\"Tugas mengawasi SPBU itu tugas Pertamina dibantu penegak hukum. Nah, kalau penyalurannya kepada pembeli, itu bisa dilakukan secara bersama termasuk masyarakat,\" kata Jonaidi kepada Bengkuluekspress.com, Rabu (24/7).

Lanjut Jonaidi, peran pengawasan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam penjualan BBM di SPBU oleh operator. Setiap waktu SPBU selalu aktivitas penjualan, selama masih ada BBM-nya.

\"Setiap waktu juga ada masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU. Nah, sekalian saja kita secara bersama-sama sekaligus mengawasi aktivitas di SPBU. Kalau ada hal yang dikira janggal, ya silahkan hubungi pihak berwajib. Apabila perlu, lakukan tindakan refresif terhadap oknum oprator bersangkutan,\" ujarnya.

Disampaikan, akibat kelangkaan BBM masyarakat secara umum terdampak. Bukan saja truk masyarakat juga ikut terdampak kelangkaan BBM bersubsidi. Paling tidak, masyarakat merasakan dampak antrian panjang yang disebabkan kelangkaan. Buktinya dibeberapa titik SPBU karena panjangnya antrian BBM, kelancaran lalu lintas kita menjadi terganggu.

\"Penting bagi pihak terkait melakukan penertiban menghindari kelangkaan BBM bersubsidi. Tidak saja dari segi dugaan penyimpangan, tetapi ketepatan dalam penyaluran,\" sampainya.

Sejauh ini, dikatakan Jonaidi, ada beberapa pihak yang dinilai sudah tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, namun masih menggunakannya. Karena, masih dibenarkan oleh aturan yang berlaku. Seperti turk yang mengangkut batu bara dan sawit yang notabene kebanyakan hasil perusahaan perkebunan maupun pertambangan.

\"Terkait penyaluran BBM ini, tidak lepas dari peran pemilik SPBU dan pemerintah,\" tegasnya.

Kemudian, tambah Jonaidi, ketegasan juga harus dilakukan manajemen SPBU terhadap petugas operator dan pegawai lainnya. Tidak bisa dipungkiri ada dugaan penyimpangan dalam penyaluran, sedikit banyak pasti ada peran petugas di SPBU.

\"Jadi pemiliknya harus juga bersikap tegas. Sebab, ada dugaan di SPBU itu ada petugas yang nakal. Karena apa?, mereka yang menjual BBM kepada pembeli,\" tuturnya.

Senada dengan Jonaidi, Politisi Partai PDIP, Agung Gatam mengatakan, perlu ada tindakan tegas dari pemerintah daerah. Karena, sudah tahu angkutan batu bara itu tidak boleh menggunakan solar subsidi harus menggunakan solar industri di perusahaannya.

\"Seharusnya perusahaan yang mengadakan solar itu. Nah, dalam prakteknya di Bengkulu alangkah banyaknya angkutan pertambangan batu bara ini menggunakan solar subsidi ikut antre solar subsidi,\" tukas Agung.

Sementara, lanjut Agung, keharusan mereka wajib menggunakan solar industri. Sepanjang pemerintah daerah tidak tegas menindak ini, ya sepanjang itulah kuota solar Bengkulu, habis terus dilahap orang-orang itu.

\"Itu yang dibenahi dulu. Kan kasihan yang harusnya memang menggunakan solar subsidi seperti bus, angkutan untuk transportasi massal itu ikut antri. Jadi alangkah kasihan ini penumpang tertunda pemberangkatannya,\" tegas Agung.

Sebelumnya, Sales Retail (SR) PT Pertamina, Riza Rahmat memastikan, Pertamina melakukan pengawasan maksimal terhadap penyaluran BBM subsidi.

\"Kita siap menerima masukan ataupun saran terkait masalah ini sehingga nanti ke depan, penyaluran BBM bersubsidi benar-benar bisa tepat sasaran. Dapat menghindari kelangkaan yang saat ini terjadi,\" tutup Riza. (HBN)

Sumber: