Gubernur Diminta Tegas

Serapan APBD Masih Minim

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Serapan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2019 yang masih rendah, mendapatkan perhatian serius dari DPRD Provinsi Bengkulu.  Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Ir Muharamin menegaskan, lambannya serapan anggaran karena belum tegasnya Gubernur Bengkulu Dr Rohidin Mersyah terhadap pejabatnya sebagai pengguna anggaran yang sudah diketok palu oleh DPRD Provinsi Bengkulu.

Mengingat APBD tahun 2019 sendiri sudah disahkan pada akhir tahun 2018 lalu. “Harusnya kinerja pemerintah itu tidak loyo. Jika dikerjakan serius, maka saat ini sudah banyak anggaran yang sudah dikerjakan,” kata Muharamin kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (16/5).

Ditegaskannya, gubernur perlu membuat strategi khusus agar para OPD-nya bergerak cepat. Sebab, jika terus dibiarkan maka Bengkulu akan sulit untuk maju.  Meningat kondisi saat ini, perekonomi Bengkulu itu banyak bergerak dari uang pemerintah.

“Sudah 3 periode saya jadi DPRD Provinsi Bengkulu, tapi masih seperti ini terus kejadiannya. Sulit untuk maju kalau terus dibiarkan,” tambahnya.

Terkait kegiatan fisik yang saat ini juga masih lamban, Muharamin merasa pesimis. Pasalnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu saat ini dipercayakan kepada seorang perempuan. Padahal, tugas Kadis PUPR saat berat, disamping anggaran yang besar, juga dibebankan dengan kegiatan lapangan yang tidak mudah. \"Kini perempuan jadi Kadis PUPR, laki-laki saja sulit,” ujarnya.

Tidak hanya itu saja, terkait kegiatan yang sudah pernah dirasionalisasikan oleh pemprov sebelumnya, hasilnya saat ini juga belum terlihat maksimal. Bahkan rencananya dalam pembahasan APBD perubahan, pemprov akan kembali melakukan reasionalisasi kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang ada di DPRD.

\"Kita selalu bertanya, kenapa ada rasionalisasi. Kan anggaran yang diusulkan itu perencanannya dari eksekutif. Kok malah setelah dianggarkan di APBD, malah ingin dirasionalisasi lagi,” tanya Muharamin.

Meski demikian, pihaknya meminta kepada pemprov untuk benar-benar serius untuk mengelola anggaran yang sudah difokuskan pada kegiatan selama tahun 2019 ini. “Itu uang rakyat, kalau tidak bergerak, rakyat yang akan dirugikan. Kami di DPRD akan terus membantu proses ini,” ujar Muharamin.

Sementara itu, Asisten I Setdaprov Bengkulu, Drs Hamka Sabri Msi mengatakan, saat ini pemprov terus berkerja cepat dalam menjalankan semua program pemerintah. Hanya saja, proses kinerja tersebut membutuhkan waktu.“Kinerja pemerintah tetap berjalan secara maksimal,” ungkap Hamka.

Selama ini, pemprov lanjut Hamka telah bekerja secara produktif. Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah memberikan peringkat 17 tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional untuk tahun 2017. Selama ini, kinerja pemerintah daerah untuk pemprov terus terbelakang dengan urutan 32 dari 34 provinsi di Indonesia.  “Alhamdulilah ini tentunya berkat kinerja kita bersama,” pungkasnya. (151)

Sumber: