Perda RPJMD Kota Disahkan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda). RPJMD tersebut disahkan dalam sidang paripurna, kemarin (20/3).

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan SH MH mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD dan Pemkot yang telah bekerja keras menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD ini. “Kita bekerja pagi, siang, bahkan sampai malam tadi akhirnya pembahasan bisa kita rampungkan,” ucap Kusmito.

Menurutnya, RPJMD ini akan jadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga menghasilkan program yang terarah sesuai skala prioritas.\"RPJMD ini juga sangat penting sebagai dasar kita menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi SE MM mengapresiasi perjuangan para legislator dalam pembahasan RPJMD tersebut. Ia berharap kedepannya wakil rakyat juga bisa mengakomodir beberapa usulan perda dari Pemkot. \"Saya titip revisi Perda Parkir untuk segera dibahas,\" ujar Dedy.

Ia menilai revisi Perda Parkir akan efektif untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Kota Bengkulu.  \"Sekarang ini PAD parkir kita Rp 4,3 miliar per tahun. Ini dengan gambaran parkir motor Rp 1000 dan mobil Rp 2000, tetapi kenyataan di lapangan pungutan parkir lebih dari itu, maka rencananya akan kita sesuaikan sehingga potensi PAD bisa naik 2 kali lipat,\" paparnya.

Dengan revisi Perda Parkir, Dedy berharap retribusi parkir dinaikkan 100 persen. “Dengan demikian, PAD parkir kita bisa menjadi Rp 8,6 miliar,” imbuhnya. Tak hanya dari sisi parkir, lanjut Dedy, PAD juga bisa didapatkan dengan optimalisasi pemungutan PBB. Sebab, piutang PBB saat ini mencapai Rp 75 miliar. Saat ini pihaknya mengalami kendala dalam hal updating data. “Kami berharap DPRD juga memikirkan hal ini sehingga kami bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor PBB,” pungkasnya. (805)

Sumber: