Lelang Proyek Molor

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Lelang paket proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu 2019 molor. Sebab, hingga kemarin (6/2), belum ada proyek yang selesai dilelang.  Berdasarkan data dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu, total hanya ada 12 paket yang masuk proses lelang. Sementara yang selesai lelang belum ada satupun.

12 paker tersebut terdiri dari 9 paket konsultan dan 1 paket kontruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kemudian 1 paket jasa di Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan 1 paket jasa di Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu.  Asisten II Setdaprov Bengkulu, Hj Yuliswani SE MM mengatakan, sedikitnya paket yang masuk lelang itu lantaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melakukan persiapan lelang.

\"Semua masih persiapan usulan masuk lelang, jadi masih proses,\" terang Yulis kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (6/2). Dijelaskannya, yang sudah banyak masuk ke UKPJB saat ini terkait Detail Engineering Design (DED) pekerjaan kontruksi.

\"DED dulu baru kontruksi. Jadi dilelang dulu DED-nya,\" paparnya.  Dalam DED yang dilelang itu, maka nanti akan dilihat di lapangan persiapan bangunan yang akan dibangun. Jika telah siap semua, maka proses lelang pekerjaan pembangunan.

\"Nanti setelah dicek, maka tahu berapa anggarannya untuk pekerjaan fisik itu,\" tambah Yulis.  Meski belum ada pekerjaan paket yang selesai lelang, Yulis menekankan kepada OPD untuk segera melakukan proses pengajuan lelang. Sebab, targetnya bulan Februari ini sudah ada yang selesai lelang, khususnya untuk pekerjaan kontruksi.

\"Februari ini targetnya sudah ada yang selesai lelang,\" terangnya.  Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Raharjo Sudiro menegaskan, OPD harus mempercepat pengajuan lelang. Sebab, tahun ini sudah masuk bulan kedua dan APBD sudah disahkan pada akhir tahun 2018 lalu.

\"Silakan untuk segera proses lelang. Jangan lagi memperlambat proses tersebut. Karena program yang sudah teranggarkan itu sudah ditunggu oleh masyarakat,\" tegas Raharjo.

Jika ada OPD yang masih lambat juga memasuk proses lelang, maka pemprov harus bisa mengevaluasi kenerja. Sehingga tidak ada lagi pejabat yang kerja lamban. \"Evaluasi kalau memang masih lambat juga,\" tandasnya. (151)

Sumber: