Lantik Kepala BPKP, Gubernur Bengkulu Tekankan Optimalkan SPIP dan APIP

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Ramli Midian Sihombing dilantik. Pelantikan dilakukan resmi di Rumah Dinas Wakil Gubernur Bengkulu, Senin (17/12). Pelantikan ini dilakukan langsung Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bengkulu menegaskan pentingnya kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota Se-Provinsi Bengkulu BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan proses pembangunan di Bumi Rafflesia.

Rohidin mengatakan, sejalan dengan komitmen pusat dan daerah dalam menekan angka tindak korupsi dan memaksimalkan progres pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Jadi memang maturitas SPIP kemudian kapabilitas APIP ini harus menjadi salah satu point yang mendapatkan perhatian serius dari bupati, walikota dan gubernur, agar bisa naik level tiga seperti yang ditargetkan,” terang Rohidin Mersyah.

Rohidin Mersyah memastikan pengelolaan keuangan pada 2019, terlaksana dan tepat sasaran di Pemda Provinsi Bengkulu dan 10 kabupaten/kota. Dengan total anggaran Rp 28,3 triliun, dan itu jelas memerlukan pengawasan bersama sehingga mendapatkan hasil maksimal.

“Artinya fungsi pengawasan sekali lagi betul-betul harus dilaksanakan secara baik dan produktif. Karena dalam siklus manajemen fungsi pengawasan ini menjadi salah satu kritikal point, agar out-put dan out-come dari setiap program itu betul-betul dapat kita nikmati hasilnya dan bermanfaat bagi semua,” pungkasnya.

Deputi BPKP Bidang Investigasi, Iswan Elmi, mengatakan, dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan negara dan daerah, BPKP memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder yang ada. Selain itu, BPKP juga terus melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, sehingga bisa membantu pemerintah fokus dalam pembangunan.

“Implementasi ini telah terbukti mampu meningkatkan kapabilitas tata kelola keuangan di Provinsi Bengkulu, meskipun masih perlu dilakukan upaya lebih keras lagi, karena masih terdapat 7 pemda kabupaten belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” jelas Iswan Elmi.

Selain melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Ramli Midian Sihombing yang menggantikan Bram Brahmana. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan serah terima jabatan antara KepalaPerwakilan yang lama kepada kepala perwakilan yang baru. (HBN)

Sumber: