Pemerintah Harus Bersikap

Alihfungsi Lahan Jadi PR

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Mulyadi Usman menegaskan, banyaknya alih fungsi lahan, sehingga lahan sawah menjadi menyempit itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Untuk itu, pemerintah harus mulai bersikap.

Seperti memberikan bantuan pembuatan irigasi dan sarana perasana persawahaan. Karena selama yang terjadi alih fungsi itu, lantaran lahan yang digunakan untuk persawahaan tidak dilengkapi dengan saran dan prasarana.\"Bagaimana tidak dialihfungsikan jika irigasi tidak ada, air tidak lancar. Pemerintah harus memberikan perhatian untuk ini,\" terang Mulyadi, kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (4/9).

Dikatakanya, jika semua sarana dan prasaran itu dilengkapi, maka petani akan semakin fokus mengelola sawahnya. Hal itu tentu akan mengurangi alih fungsi lahan yang telah terjadi saat ini. \"Daripada jadi lahan tidur, masyarakat berpikir untuk mengganti tanamannya. Ini yang terjadi,\" ujarnya.

Disinggung butuh regulasi khusus untuk membatasi alih fungsi lahan, Mulyadi mengatakan, ada atau tidaknya regulasi itu, jika sarana tidak dilengkapi maka sangat percuma. Untuk itu tanpa regulasi, maka alih lahan pasti akan terjadi. \"Ada atau tidak ada regulasi itu sama saja. Sarana dan prasarannya harus dilengkapi,\" tambah Mulyadi.

Termasuk banyaknya beras impor, Mulyadi mengatakan, hal itu pasti terjadi. Sebab, pembinaan dari pemerintah untuk mendorong dua kali panen dalam setahun itu belum maksimal. Seperti potensi persawahaan di Kabupaten Lebong sangat menjanjikan, jika pemerintah mau serius mendorong petani. \"Kalau tidak impor beras, tidak makan kita. Itu konsekuensinya, pemerintah harus prihatin soal ini,\" tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bulog Provinsi Bengkulu, Dedy Sabentra, mengatakan tidak hanya permasalahan lahan persawahan untuk menanam padi yang mengalami penyempitan, potensi beras di Bengkulu juga belum tergarap secara maksimal. Padahal dengan lahan persawahan yang dimiliki seluas 89.342 ha mampu menghasilkan potensi beras sebanyak 257.304 ton dengan asumsi 1 hektar (ha) menghasilkan 2.88 ton beras. Tetapi oleh Pemerintah potensi tersebut hilang bak ditelan bumi

\"Saya sudah sering katakan ke Pemerintah Provinsi agar dibuat regulasi, jangan sampai potensi beras yang cukup besar lari ke Provinsi lain,\" katanya.

Berdasarkan data pasokan beras di Bulog, saat ini hanya ada 183 ton beras lokal yang berhasil ditampung. Itu berarti masih ada 257 ribu ton beras yang tidak diketahui lari ke Provinsi mana.

\"Beras kita banyak, tapi rata-rata tidak tau dibawa kemana, padahal potensi Bengkulu menjadi swasembada beras itu sangat besar melihat hasil dan luas lahan yang dimiliki,\" kata Dedy.

Namun potensi beras yang besar tersebut masih jauh dari harapan lantaran para petani enggan menjual gabahnya kepada Bulog. Padahal tujuan pemerintah mengharuskan menjual gabah kering panen ke Bulog agar harga beras di pasar tidak mahal. \"Kami berharap petani jual gabah ke kami, agar harga beras per kilogramnya hanya Rp 8.500 sampai Rp 8.600 dipasar, ini juga demi kepentingan masyarakat banyak,\" terang Dedy.

Permasalahan yang membuat petani enggan menjual gabah ke Bulog disebabkan oleh para toke yang selalu memberi uang dimuka atau membeli padi sebelum panen tiba (ijon). Sehingga setelah panen, mereka diharuskan menjual gabah kepada toke dengan harga rata-rata Rp 3.000 sampai Rp 3.500.

\"Bukan tidak mau jual ke Bulog masalahnya toke memberikan uang pinjaman Rp 25 juta diawal sehingga untuk melunasi hutang harus bayar pakai gabah,\" terang Sumiati, Petani Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu.

Sistem pinjaman dimuka selalu diberikan oleh para toke dengan harapan bisa mendapatkan gabah dengan kualitas bagus. Hal ini dapat terjadi mengingat padi dan berbagai kebutuhan untuk bertani disediakan oleh Pemerintah secara subsidi. \"Mulai dari bibit padi, alsintan, irigasi, dan pupuk semuanya disubsidi pemerintah jadi kualitas panen juga bagus,\" tambah Sumiati.

Sumiati bukanlah satu-satunya petani yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, ada ratusan petani lainnya juga diberikan subsidi serupa. Meski begitu, ratusan petani ini tetap saja menjual gabah keringnya kepada para toke. Hal ini didasarkan atas pinjaman uang yang diperoleh dengan cara mudah.

\"Kalau tidak diberi pinjaman, mana mau kami menanam padi, satu kali panen bisa menghasilkan sekitar Rp 15 juta, jadi butuh sekitar dua kali panen baru pinjaman lunas,\" tutup Sumiati.(999/151)

Sumber: