1.866 Personel Amankan Pilwakot

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Sebanyak 1.866 personel gabungan yang terdiri dari 1.244 petugas Linmas dan 622 anggota kepolisian akan diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada 27 Juni 2018 mendatang.

Sebagai bentuk persiapan, pagi kemarin (21/6) digelar Apel Kesiapsiagaan Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018 yang dipusatkan di eks Gedung STQ Bengkulu yang dibuka Wakil Kapolda Bengkulu, Kombes Pol Budi Widjanarko SH MH.

Dalam sambutannya, Wakapolda mengatakan, ribuan petugas gabungan tersebut akan akan bertugas di 622 tempat pemungutan suara (TPS) dengan penerapan pola atau formasi yakni 2:2:4. \"Formasi 2:2:4 itu diartikan dua personel Polri, dua TPS dan empat anggota Linmas,\" jelasnya.

Budi mengatakan, apel kesiapsiagaan sendiri dimaksudkan untuk memeriksa kesiapan petugas. Di antaranya tentang lokasi TPS dan siapa temannya nanti di TPS.

\"Setelah ini kami harapkan anggota Polri cek anggota Linmasnya. Kalau perlu buat grup WA, tanya teman dimana tinggalnya. Tanggal 26 Juni, rekan-rekan sudah ada di TPS masing-masing untuk melaksanakan persiapan,\" katanya.

Ditambahkannya, tugas petugas linmas dan personel polisi itu adalah mengamankan TPS. Kalau ada warga yang protes karena tidak bisa memilih, padahal punya KTP, itu ada pihak yang berhak menjelaskan. Bukan tugas linmas. Fungsi Linmas sangat centeral yakni berjaga di pintu masuk dan keluar bersama anggota kepolisian.

Ia mengingatkan, meski letak TPS tidak masuk kategori sulit dijangkau seperti di daerah lain, ia meminta petugas bekerja sungguh-sungguh agar pemilihan berjalan dengan sukses. \"Di sini TPS yang paling jauh yakni terletak di Kecamatan Kampung Melayu atau kawasan Pulau Baai, tetapi kita yakin dan optimis bisa berjalan dengan sukses,\" tuturnya.

Di kesempatan lain,  Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Drs Coki Manurung SH MHum mengatakan, petugas Linmas yang menempel dengan polisi harus melaporkan segera jika menemukan indikasi pelanggaran di lapangan, misalnya adanya money politic ataupun pelanggaran lainnya.

\"Di TPS itu memang kewajiban Linmas. Makanya perlu kedekatan antara Linmas yang satu dengan yang lainnya, termasuk dengan petugas Polri, Selain itu, petugas Linmas juga harus mengetahui tempat-tempat tertentu, misalnya rawan bencana alam, mereka juga harus tahu kemana pindah TPS-nya. Nanti ini menjadi peran Kapolsek-Kapolsek, camat untuk mengarahkannya,\" jelas Kapolda.

Sebagai hajatan politik yang punya banyak kepentingan, Coki juga mengingatkan agar Linmas menjaga netralitasnya sama seperti pihak Kepolisian dan TNI. Ia juga menegaskan akan menangkap pelaku pelanggaran.

\"Kita sudah sampaikan semua kepada para tim sukses dan paslon untuk tidak melakukan money politic. Karena sudah ada undang-undangnya terkait pelanggaran itu. Kalau ada, kita tangkap. Kalau petugas Linmas menemukan hal itu, segera laporkan ke pihak kepolisian agar bisa dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT),\" tutup Coki. (529)

Sumber: