Hindari Tumpang Tindih Peningkatan Jalan

Senin 28-05-2018,13:40 WIB
Reporter : Redaksi Terkini
Editor : Redaksi Terkini

LEBONG, Bengkulu Ekspress- Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Lebong, menyoroti pembangunan atau peningkatan jalan Tes hingga Muara Aman yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Perhubungan (PUPRP) Lebong melalui Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD) Kabupaten yang ternyata juga dianggarkan di APBD Provinsi, dengan demikian harus ada koordinasi agar tidak ada tumpang tindih.

Wakil Ketua I DPRD Lebong Mahdi SSos, mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan juga dilakukan pemerintah Provinsi, dapat menyebabkan rawannya penyelewengan. Untuk itulah Dinas PU Kabupaten Lebong dapat berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi.

\"Sehingga bisa diketahui mana yang dianggarkan Provinsi sehingga Kabupaten tidak perlu lagi mengangarkannya,\" jelasnya, kemarin (27/05).

Diketahui tahun 2018, di ruas jalan Tes hingga Muara Aman ada kegiatan pembangunan hotmix yang dimulai dari kawasan Desa Tanjung Agun II hingga kawasan Karang Dapo bawah Kecamatan Bingin Kuning. Serta ada juga pelebaran jalan yang dilaksanakan di kawasan Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning hingga jalan di Kelurahan Turang Lalang Kecamatan Lebong Selatan yang dilaksnakan oleh Dinas PUPRP Lebong.

\"Sementara melalui APBD Provinsi juga dianggarkan sebesar Rp 10 miliar untuk peningkatan jalan di kawasan Tes hingga Muara Aman,\" ujarnya.

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan Dinas PU kabupaten dan PU Provinsi, maka koordinasi dalam menentukan koordinat titik nol pembangunan atau peningakatan jalan Tes hingga Muara Aman harus jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih pembangunan yang dilakukan.  \"Jika tumpang tindih maka itu akan membuat pemborosan anggaran,\" ujarnya.

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan penyelewengan anggaran yang ada, Mahdi meminta kepada masyarakat Lebong untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Hal ini dikeranakan dana yang digunakan menggunakan uang rakyat, sehingga jika dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik maka masyarakat yang akan dirugikan. \"Juga setiap pekerjaan harus ada papan mereknya sehingga bisa diketahui bersama-sama,\" tuturnya.(614)

Tags :
Kategori :

Terkait