BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Provinsi Bengkulu masuk zona merah yang diawai secara khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Drs H Rohidin Mersyah MMA tetap optimis Bengkulu bisa bebas dari korupsi. Apalagi upaya suap dalam bentuk fee kegiatan itu bisa dihilangkan.
\"Hilangnya dugaan suap itu memang tidak bisa diperkirakan. Tapi hal itu bisa hilang dengan kesadaran. Kalau kerjanya bagus, hal negatif pasti hilang,\" terang Rohidin kepada Bengkulu Ekspress kemarin.
Ditegaskannya, upaya pemprov untuk bersih dari korupsi terus dilakukan. Tentu menghilangkan fee atau suap itu dengan menggunakan sistem pemerintahan. Selama ini, pemprov telah menyambut baik pendampingan yang dilakukan oleh KPK. Implementasi dari pendampingan itu dengan membuat sistem e-budgeting, e-planning, e-government. \"Ini sudah kita lakukan sejak awal KPK memberikan pendampingan,\" ungkapnya.
Tidak hanya sistem pemerintahan, sistem birokrasi juga sudah mulai dilakukan perbaikan. Yaitu dengan cara e-lapor dan e-perizinan. Sistem ini juga akan mempersempit ruang gerak ASN untuk melakukan tindakan suap atau meminta fee dari kegiatan pemerintah.
\"Dari sisi kepegawaian sudah kita lakukan perbaikan untuk menghindari terjadi korupsi,\" kata Rohidin
Menurut Rohidin, tidak hanya pemprov saja yang telah melakukan hal tersebut. Namun kabupaten/kota yang mendaptakan pendampingan KPK juga berangsur melakukan hal serupa. Tentu yang pemda yang belum nantinya bisa ikut menyesuaikan untuk melakukan hal serupa. \"Pemda kabupaten/kota sebagia besar sudah ikut. Tinggal lagi pecegahan itu harus terus dilakukan sejak dini,\" tandasnya. (151)