TAIS, Bengkulu Ekspress - Polemik tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) di Kabupaten Seluma, makin memanas. Aksi penolakan terhadap besaran TPP yang telah ditetapkan dan disosialisasikan Kamis (15/3), semakin meluas. Mulai dari kalangan staf apratur sipil negara, dewan bahkan sekelas kepala organisasi perangjat daerah (OPD) penerima TPP yang tergolong besar pun juga protes. Menyikapi hal ini Pemerintah Kabupaten
Seluma mengambil kebijakan memending pencairan TPP hingga batas waktu yang tak ditentukan. Sekretaris Daerah Irihadi Msi menegaskan, untuk sementara waktu TPP untuk di tunda terlebih dahulu. Termasuk tidak diperkenankan mengusulkan pencairan sampai ada kejelasan lebih lanjut.
“Tunda dahulu dan tidak ada satupun yang boleh mengusulkan pencairan TPP tersebut. Saya akan bahas ulang dan melaporkan ke Bupati terlebih dahulu,” tegas Sekda Seluma Irihadi Msi kepada BE kemarin (20/3).
Disampaikan Sekda, besaran TPP yang sudah di sepakati sebelumnya telah melalui pertimbangan dan berdasarkan beban kerja dari masing-masing ASN di kabupaten Seluma. Termasuk beban kerja di ASN di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS).Begitu juga besaran TPP pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Seluma yang terbilang berat.
“Tugas dan tangung jawabnya besar BKPSDM termasuk di pemegang kegiatan di PUPR,” ujarnya. Dari beberapa kepala OPD yang sempat di datangi BE. Aksi protes besaran TPP ini terjai karena ASN menilai terjadi kesenjangan nilai TPP di OPD bertipe A dan C. Pasalnya, besaran TPP pada OPD yang termasuk kedalam TP4D jabatan Kepala Bidang (Kabid) di salah satu OPD mencapai Rp 14 juta, bahkan ada yang hingga Rp 16 juta.
Tentunya itu lebih besar dari Kepala OPD tipe A seperti di Dinas PU yang hanya menerima TPP sebesar Rp 13 juta. Bahkan dari informasi yang disampaikan untuk kepala bagian (Kabag) dilingkungan Sekretariat Pemkab Seluma menerima TPP sebesar Rp 12 juta setiap bulannya. Dari empat kepala OPD yang di datangi BE dan enggan namanya di sebut dan di tulis ini mengaku keberatan jika berasan TPP yang sudah ditetapkan tersebut.
“Ini sudah tidak masuk akal sehat lagi dengan ketimpangan seperti saat ini. Jika seperti ini jelas akan sangat berpengaruh pada kinerja kedepannya,”sampai satu kepala OPD kepada BE.
Ditambahkan, besaran TPP beberapa pejabat juga tidak sesuai. Salah satunya TPP untuk Asisten di lingkungan Pemkab Seluma yang mencapai Rp 25 juta sampai Rp 30 juta. Kemudian juga staf ahli mencapai Rp 15 juta setiap bulannya. Sehingga jika tidak di tindak lanjuti dipastikan akan mendapat aksi protes berlanjut. Serta akan berdampak pada kinerja masing-masing OPD.
“Kesenjangan ini jelas akan berdampak pada kinerja ASN semakin menurun. Padahal sebelumnya sempat bersemangat setelah dapat penambahan TPP,” keluhnya