BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tergolong tinggi, yakni mencapai 316.980 orang atau sekitar 16,45 persen dari jumlah penduduk Bengkulu. Berbagai upaya akan dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan tersebut. Bahkan, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari APBN dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat (KIP), Bansos Rastra dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk masyarakat miskin di Bengkulu.
Namun langkah tersebut belum mampu secara siginifikan untuk menurukan angka kemiskinan. Atas hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah merancang akan menambah porsi anggaran bansos tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.
Anggaran yang diambil itu tidak hanya dari APBD provinsi saja, tapi juga dari APBD kabupaten/kota yang memiliki wilayah padat penduduk.
\"Bansos memang efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Di dalam masyarakat miskin ini ada yang benar-benar miskin, ini harus diangkat, caranya bisa melalui APBD untuk penambahannya,\" ujar Rohidin kepada Bengkulu Ekspress usai menghadiri acara Bimbingan Pematangan Pendapingan Bansos Pangan Wilayah Bengkulu, di aula Hotel Grage Bengkulu, kemarin (9/3).
Karena menurut Rohidin, ukuran warga miskin itu bisa dihitung dari nilai belanja perbulannya. Sementata saat ini, bansos KIP dengan bantuan Rp 225 ribu sampai Rp 500 ribu untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat, bansos rastra sebesar Rp 110 ribu perbulan dan KIS dalam bentuk bantuan kesehatan itu belum bisa diketahaui nilai bersihnya berapa.
\"Nilai keseluruhaanya sekarang kita belum tahu berapa dan masih kurang berapa. Nah, kekurangannya ini nanti bisa diambil dari APBD,\" bebernya.
Untuk pembagian anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, menutur Rohidin bisa dibagi 30 persen provinsi dan 70 persen kabupaten. Jadi, nilai bantuan tersebut bisa benar-benar disalurkan kepada masyarakat miskin.
Namun demikian, langkah ini nanti harus ada dasar hukumnya, baik melalui perda maupun pergub.
\"Ini masih rancangan. Misalnya, jika kebutuhannya Rp 1 miliar, provinsi bisa bantu Rp 300 juta dan kabupaten/kota Rp 700 juta. Kalau diakumulasikan, provinsi tetap besar porsinya Rp 3 miliar untuk kebutuhaan kabupaten/kota, sementara kabupaten/kota cuma Rp 700 juta,\" tambah Rohidin.
Menurut Rohidin, langkah ini masih akan dimatangkan, pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota harus bertemu untuk membahasnya. Sehingga menentukan kesepakatan bersama, agar warga miskin benar-benar bisa dibantu.
\"Target kita 2019 bisa dilaksanakan. Nanti silahkan tentukan target untuk menekan angka kemiskinanya berapa,\" tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Andi ZA Dulung menyambut baik langkah Pemprov Bengkulu ini. Sebab, langkah tersebut menjadi langkah kongkret untuk menurunkan angka kemiskinan di Bengkulu.
\"Ide Gubernur itu bagus, kalau memang ingin menambah bantuan tersebut melalui APBD dalam rangka mempercepat kemiskinan itu hilang,\" ungkap Andi.
Untuk merealisasikan hal tersebut, tentunya harus didukungan dengan kevalidan data warga miskin. Sehinga penyaluran benar-benar tepat sasaran.
\"Kalau data bagus dan tepat sasaran, saya yakin angka kemiskinan tersebut akan cepat menurun,\" pungkasnya. Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota yang mampu menyalurkan bansos rastra tercepat berupa emas. Periode 2 bulan pertama tahun ini atau Januari-Februari ada tiga Dinsos yang dinyatakan berhak mendapatkan reward emas tersebut, yakni Kabupaten Seluma, Mukomuko dan Kaur.
\'\'Kami harap ini bisa menjadi bentuk perhatian yg nyata untuk membantu tingkat sosial, pilar-pilar sosial dan untuk mengatasi masalah sosial yang ada di Provinsi Bengkulu,\'\' kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Dr H Iskandar ZO.(hbn/151)