\"Kalau sudah disetujui, nanti Gubernur akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub). Setelah itu proses Analisis dampak lingkungan (amdal) hingga pembebasan lahan,\" paparnya.Semua izin juga dipastikan akan dipercepat, sebab terget akhir tahun 2018 sudah mulai pembangunan fisik. Dengan demikian, tahun 2021 transportasi rel kereta api dengan total pembangunan sampai Rp 11 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tersebut sudah bisa dioprasikan. \"Terget kita 2018 sudah mulai pembangunan fisik,\" terang Budi. Sementara itu, terkiat pengembangan Bandar Udara (Bandara) Fatmawati Soekarno Bengkulu hingga saat ini rencana Pemprov Bengkulu untuk mengirimkan surat langsung kepada Presiden RI Joko Widodo belum dilakukan. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, surat tersebut memang masih belum dikirim, lantaran pemprov akan membahasnya ditataran Kemenhub dan Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu). \"Kita bahas dulu ditataran kementerian, nanti baru ke presdien,\" ujar Rohidin. Surat yang diajukan nantinya, terkait status Bandara Fatamawati yang masih dikelola oleh Kemenhub untuk diserahkan ke BUMN dibahwa Angkasa Pura II. Dengan diserahkan kewenangan tersebut, maka proses percepatan pengembangan badara dapat segera dilakukan. \"Tahun depan akan lansung menjadi tanggung Jawab Pihak Angkasa Pura untuk pngembanganya,\" tuturnya. Menurutnya, pihak Angkasa Pura II juga suda menyampaikan siap untuk mengelola bandara Fatmawati sehingga bandara tersebut bisa menjadi bandara bertaraf internasional. \"Pak Awaludin selaku Direktur Angkasa Pursa II sudah berjanji jika tahun 2018 akan membangun bandara kita akan bertaraf Internasional,\" tegas Rohidin. Ditambahkan Rohidin dalam pembangunan bandara itu runway nya akan di perpanjang, termasuk parkir pesawat juga akan di tambah serta akan berintegrasi dengan Imigras Sebagai syarat bandara internasional. \"Fokus pembangunan panjang Runway, Ruang Tunggu dan terkoneksinya dengan Pihak Imigrasi,\" bebernya. Dalam pengembangan nantinya Sama sekali Tidak akan melibatkan anggaran dari APBD. Semua Anggaran di tanggung dari Angkasa Pura II termasuk anggaran Untuk pembebasan lahannya. \"Kalau dikelolah Angkasa Pura, tentu biaya dari mereka (Angkasa Pura II),\" tandas Rohidin. (151)
Kategori :