BENGKULU, bengkuluekspress.com - Anggota Komisi I DPRD, Siption Muhady mengaku heran dan terkejut persoalan tapal batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Lebong di Kecamatan Padang Bano kembali berpolemik. Diakuinya saat reses satu bulan lalu tidak ada masyarakat di daerah itu yang mempermasalahkan soal tapal batas.
\"Waktu saya reses sebulan yang lalu tepat di desa Padang Bano, tidak ada masyarakat yang mempersoalkan Tabat. Kok sekarang ini kembali menuai polemik,\" ungkap Siption, Jumat (06/10/2017).
Menurut Siption, masyarakat yang berada di Padang Bano tidak ambil pusing apakah mereka bergabung dengan Kabupaten Bengkulu Utara ataupun Lebong.
\"Yang terpenting bagi mereka itu, bagaimana pembangunan seperti jalan di daerah mereka itu bagus. Termasuk listrik, hendaknya hidup terus dan ada tiangnya,\" tegas Siption.
Meski demikian, terkait masalah ini pihaknya dari Komisi I tetap meminta agar Pemkab Bengkulu Utara dan Lebong serta Pemprov Bengkulu mengambil sikap.
\"Maksud dan tujuannya jelas, agar persoalan tapal batas ini tidak terus-terusan berlanjut. Terlebih polemik ini sudah cukup lama terjadi,\" singkat Politisi PKB ini.
Sebelumnya pada Kamis (05/10/2017) ratusan masyarakat yang mengatasnamakan organisasi Gerakan Rakyat Pembela Tanah Adat (Garbeta) Kabupaten Lebong menggelar aksi di kantor Gubernur Bengkulu terkait persoalan Tabat. Dalam tuntutannya, massa mendesak agar mengembalikan wilayah Lebong sesuai dengan UU No 39 tahun 2003. (Dil)