Ketua Komisi III DPRD Lebong Muslim SPd mengatakan kepada BE, pemerintah daerah (Pemda) juga harus menekan kepada dinas instansi terkait untuk bisa berkoordinasi, Dinas Pertanian, Kepala Pertanian Kecamatan (KPK), termasuk PPL yang ada di wilayah kecamatan dan desa masing-masing. Sehingga saat merealisasikan bantuan kepada kelompok tani yang ada benar-benar tepat sasaran.
\"Upaya dengan melibatkan pihak terkait ini, tujuannya agar poktan yang ada di Lebong ini benar-benar termonitor, sehingga dalam pemanfaatan bantuan dari pemerintah jelas sasarannya,\" kata Muslim yang akrab disapa Buyung ini.
Sebelum merealisasikan bantuan, lanjut Buyung, dinas terkait juga diharapkan terlebih dahulu memberikan sosialisasi maupun pelatihan dengan turun kelapangan. Sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelompok tani. Kelompok tani dan anggotanya juga bisa paham dan tahu bagaimana memanfaat bantuan yang mereka dapatkan dari pemerintah.
\"Jadi bantuan yang diberikan benar-benar bisa dimanfaatkan dan sesuai potensi masing-masing kelompok tani. Pemerintah juga lebih mudah melakukan pengawasan kalau kelompok tani tersebut benar-benar dibina dan permanen. Janga selalu terkesan, bantuan hanya sebatas proyek dan jadi alat politik saja,\" lanjut Buyung.
Yang lebih ironisnya lagi, KPK maupun PPL yang ada sering tidak mengetahui kalau kelompok tani di wilayah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini akibat dari kurangnya koordinasi antar komponen di sektor pertanian. Sehingga mereka yang dilapangan sering jadi sasaran protes masyarakat.
\"Kedepan kita tidak ingin anggaran yang sudah dikeluarkan jadi sia-sia. Bahkan hasilnya tidak terarah dan tidak memberikan kontribusi kepada kesejahteraan petani di Kabupaten Lebong,\" demikian Muslim. (**)