Apr 12, 2017 @ 13:41 Tak Lengkap Administrasi ARGA MAKMUR, Bengkulu Ekspress - DPRD Bengkulu Utara (BU) memang serius dalam membahas materi 3 Raperda yang diusulkan eksekutif. Bahkan 2 Raperda mengenai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pembubaran Arma Niaga bakal ditolak pengesahan oleh DPRD. Hal ini menyangkut kurang lengkapnya adminstrasi.
‘’Perda-perda inikan harus didukung oleh administrasinya dan data-data serta Undang-Undang diatasnya. Kemudian apa untung dan ruginya bagi daerah dalam perubahan yang dilakukan ini,’’ ujar Mohtadin SIP selaku pimpinan rapat hearing kepada Bengkulu Ekspress (BE) ketika ditemui, kemarin (11/4/2017).
Ia menambahkan penolakan pengesahan atas Raperda itu bisa saja dilakukan. Karena berdasarkan pertimbangan anggota DPRD perlu dilakukan perbaikan terhadap Raperda tersebut. ‘’Kalau pun ini sifatnya mendesak, tapi tidak sesuai aturan, maka ini akan kita dalami lagi. Sehingga pembahasannya ditunda. Dalam artian tidak disahkan,’’ ungkapnya.
Disinggung mengenai Raperda pembubaran BUMD Arma Niaga yang sebelumnya tidak memiliki administrasi yang lengkap, ia menyebutkan akan melakukan pembahasan secara detail. Mulai dari dokumen aset, keabsahan kepemilikan lahan serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Dan jika tidak dapat dibuktikan, maka raperda tersebut akan ditolak. ‘’Nanti saat pembahasan kita akan minta buktinya secara rinci. Kalau tidak dapat menunjukkan, maka kita akan tolak,’’ terangnya.
Untuk persoalan pembubaran Arma Niaga, lanjutnya DPRD akan turun ke lokasi pabrik minyak goreng di Desa Talau Denau Kecamatan Arma Jaya. Tujuannya, untuk melihat kondisi aset serta disesuaikan dengan dokumen adminstrasi tersebut. ‘’Memang untuk pembahasan pembubaran Arma Niaga kita buatkan agendanya terakhir. Karena butuh peninjauan lapangan mengenai keberadaan aset satu per satu,’’ pungkasnya.
Dalam rapat hearing di gedung DPRD Bengkulu Utara, kemarin (11/4/2017) dari pihak eksekutif dipimpin langsung Plt Sekda Bengkulu Utara Dr Haryadi SPd MM MSi, Asisten I, II dan III Kabag Setdakab dan seluruh kepala SKPD.(816)