Dapat Kucuran Rp 177 Miliar
BENGKULU, BE - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Pemerintah Kota Bengkulu di Raffles City Hotel, kemarin (22/3), tidak ada satu pun anggota DPRD Kota yang hadir. Akibatnya, Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE pun tak mampu menyembunyikan kekecewaannya.
Sebab, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Dr H Rohidin Mersyah MMA, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD), dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot guna memantapkan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan sebagai daya dukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2018.
\"Kita bicara soal pembangunan di sini, tetapi 35 anggota DPRD tidak ada satu orang pun yang datang. Ya, tidak nyambung jadinya. Jangan bisa ngomong di media saja, tapi disinilah tempatnya rapat. Saya juga dapat laporan Perda
Sambungan Baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) untuk air PDAM sampai sekarang belum selesai juga, mana wakil rakyat yang katanya pro rakyat,\" ungkap Helmi dengan nada tinggi sambil mengebrak podium.
Helmi juga sangat mensesalkan kinerja dewan yang terkesan sangat berseberangan dengan rencana-rencana pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu. Bahkan sangat lalai dalam mengesahkan peraturan-peraturan daerah yang gunanya untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, Helmi juga mengungkit kebijakan Pemkot yang ditolak mentah-mentah oleh anggota dewan, yakni meminjam dana sebesar Rp 250 miliar dari pihak ketiga untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan dan drainase di Kota Bengkulu.
\"Ketika pemerintah kota berkomunikasi ke pemerintah pusat, dana Rp 250 miliar siap dikucurkan untuk kota, sehingga tidak ada lagi jalan dan trotoar yang hancur di Kota Bengkulu. Tapi DPRD menolak, apakah itu yang dikatakan pro rakyat? Saya sangat kecewa, dalam Musrenbang ini tidak satupun yang hadir, kita sangat malu dengan Wakil Gubernur,\" papar Helmi.
Menurutnya, kegiatan Musrenbang ini sangat penting dan wajib dihadiri oleh seluruh unsur yang terlibat, karena Musrenbang merupakan forum untuk menyampaikan atau membedah persoalan-persoalan terkait pembangunan dan momentum untuk mengambil keputusan untuk masyarakat.
\"Harapan kita ke depan, kalau tidak bisa 35 orang dewan yang hadir, minimal satu orang saja anggota dewan itu diutus untuk datang. Inikan forum tertinggi, termasuk Kader PAN yang tidak hadir, akan segera kita evaluasi nanti kenapa mereka tidak hadir,\" terang Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu ini.
Dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, H Romadhan Indosman SH MH yang hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa hampir seluruh anggota DPRD kota saat ini tengah menjalani dinas luar (DL), termasuk 3 unsur pimpinan dewan.
\"Yang diundang itu memang tidak seluruhnya, hanya pimpinan dan anggota komisi saja. Tapi undangan untuk acara Musrenbang ini sudah kita sampaikan sebelumnya,\" ungkap Romadhan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Dr H Rohidin Mersyah MM tidak terlalu mempersoalkan ketidakhadiran anggota dewan itu, karena hal tersebut merupakan masalah internal pemerintah kota. Namun di sisi lain ia menjelaskan, untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2017 dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dan APBN mengalokasi anggaran ke Kota Bengkulu sebesar Rp 177 miliar yang mayoritas dipergunakan untuk infrastruktur.
\"Itu sekitar Rp 40 miliar dari pemerintah provinsi, kemudian, Rp 137 miliar dari APBN, yang digunakan untuk infrastruktur jalan provinsi yang ada di kota, maupun infrastruktur ekonomi, agar daya dorong ekonomi Kota Bengkulu bisa meningkat. Karena kita juga berkomitmen untuk memajukan perekonomian di Kota Bengkulu jauh dari tahun sebelumnya,\" pungkas Rohidin.(805)