JAKARTA, BE- Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH kembali melakukan aksi curhatnya di depan anggota DPR RI. Curhat yang dilakukan dalam agenda penyampaian progres pembangunan itu, gubernur mengatakan angka kemiskinan Bengkulu melibihi angka nasional, yaitu 18 persen dari 10 persen angka kemiskinan nasional.
\"Angka kemiskinan di Bengkulu tinggi, infrastruktur menyedihkan. Kami sangat kerja keras mengubah kondisi ini,” ujar RM saat diskusi sosialisasi 4 pilar kebangsaan, good governance dan pencegahan korupsi di Gedung Nusantara V, DPR RI Jakarta Pusat, kemarin (6/3).
Acara yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari provinsi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) seperti Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Jambi itu. Di hadapan Ketua MPR Zulkifli Hasan, gubernur juga menyampaikan kondisi Bengkulu yang terpuruk seperti ini sudah terjadi belasan tahun.
Seperti listrik sering mati, desa terisolir, jalan tanah, masih ada kecamatan belum punya SMA dan puskesmas serta desa-desa tak memiliki SD. \"Ada 670 desa masih tertinggal. Guru gak mau ngajar di desa, juga dokter dan tenaga kesehatan. Inilah yang sedang kami hadapi,” terangnya.
Sebagai gubernur baru, RM mengatakan pertama kali dia lakukan adalah memberantas korupsi. Pihaknya sudah berkomitmen bersama jajaran birokrasinya untuk melakukannya. Saat awal menjabat, seluruh jajaran meneken pakta intergitas bersama KPK. Bengkulu jadi salah satu dari tujuh provinsi yang sampai saat ini didampingi langsung dan diawasi oleh KPK. Tata kelola pemerintahan berbasis IT seperti PTSP, E-Samsat, sistem kepagawaian yang ada sudah connecting online juga sudah mulai dirintis.
\"Mengubah mental birokrasi sangat sulit. Sebab, yang dihadapi adalah orang yang pernah menikmati yang merasa terganggu dengan pembaruan yang dia lakukan. Kita bekerja keras mengubah kultur birokrasi. Insyaallah sudah semakin baik dan birokrasi semakin profesional,\" ungkap RM.
RM menambahkan, ketimpangan yang terjadi sudah sangat jelas. Dia yakin ada yang salah dengan pengelolaan negara ini. Tak ada keberpihakan kepada daerah tertinggal di bagian barat Indonesia. Sementara legislatif dari daerah Sumbagsel dinilainya tidak berdaya.
Gubernur mengusulkan untuk dibentuk Menteri Percepatan Pembangunan Sumbagsel. “Saya berharap Prof Jimly menyampaikan ini ke Presiden. Usulkan menteri percepatan pembangunan Sumbagsel. Kalau tidak kita tidak akan maju-maju. Diplomasi kita kalah terus. Gebrakan politik ini harus kita tawarkan, jika tidak kita tak akan pernah diperhatikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap tokoh-tokoh dari Sumbagsel bersatu untuk memajukan daerahnya masing-masing. Diakuinya, Sumbagsel masih kalah jauh dengan daerah di Timur Indonesia. Sultra jauh lebih majuh dari Bengkulu, apalagi dibanding Sulsel. \"Sorong sangat jauh lebih maju dari Bangka Belitung. Belum dibandingkan Kalimantan, kota Balikpapan yang sudah seperti Malaysia,” ungka Zulkifli.
Zulkifli bahagia sejumlah pemimpin di Sumbagsel risau dan ingin mengubah keadaan. “Gubernur Ridwan cerita begitu. Kalau dari dulu semua begini. 71 tahun Indonesia merdeka bukan kesenjangan yang kita dapat. Tetapi kemakmuran bersama,” terangnya.
Zulkifli mengingatkan pemimpin daerah di Sumbagsel harus melayani rakyat dan negara sesuai konstitusi seperti saat disumpah dulu. Kalau ada masyarakat yang tidak berdaya, tidak punya tanah, tidak bisa ke rumah sakit, tidak dapat mengakses sekolah maka pemimpin daerah harus hadir.
“Menjadi pemimpin itu bukan bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kepala dinas, proyek dan bertujuan menjadi raja. Pemimpin yang otoriter bertentangan dengan sumpahnya,” tandas Zulkifli. (151)