“Kejadian APBD tekor ini sepengatahuan saya ini kejadian pertama kali di Bengkulu Selatan, sepertinya hal ini karena TAPBD kurang cermat,” katanya.
Menurut Mafahir, sebelum menyusun anggaran seharusnya TAPD sudah memperhitungkan semua anggaran yang masuk dan belanja daerah. Sehingga antara pengeluaran dan pendapatan sejalan. Dengan begitu tidak akan terjadi kekurangan anggaran. “Kalau seperti ini tentu ada program kegiatan yang menjadi korban,” katanya.
Ditambahkan Mafahir, dengan kejadian ini, ia khawatir program yang sebelumnya sangat diharapkan warga Bengkulu Selatan untuk segera dibangun. Namun dengan APBD tekor hingga Rp 34 M ini, menyebabkan rencana tersebut gagal dilaksanakan tahun ini, hal itu menyebabkan warga harus bersabar menunggu ditahun 2018 nanti.
Namun demikian, Mahafir berharap nanti Pemda Bengkulu Selatan dalam menentukan program yang harus dicoret pelaksanaannya ditahun 2017 merupakan program yang kurang mendesak. Sehingga program yang sangat diharapkan warga tetap direalisasikan.
“Semoga kejadian tahun ini tidak terjadi lagi di tahun 2018 nanti, kami berharap, kegiatan yang dicoret bukan yang sangat dibutuhkan warga Bengkulu Selatan,” demikian Mafahir.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Bengkulu Selatan, H Darmin SE mengatakan, APBD BD tahun 2017 tekor hingga RP 34 Miliar. Hal ini lantaran dana sertifikasi yang dipangkas pemerintah pusat hingga Rp 40 Miliar. Dijelaskan Darmin, sebelumnya dana sertifikasi dalam tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 90 M. Namun oleh pemerintah pusat hanya dikucurkan sebesar Rp 50 M, sehingga ada kekurangan Rp 40 M. Pengurangan ini,sambung Darmin, karena pemerintah pusat beralasan masih ada sisa dana sertifikasi tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Silpa tahun 2016 tidak sesuai dengan destenasi atau perkiraan. Sebab Silpa 2016 hanya sebesar Rp 700 juta. Selain itu Para kepala desa se Bengkulu Selatan menolak adanya pengurangan anggaran alokasi dana desa (ADD). Padahal untuk mengatasi minimnya dana, Pemda Bengkulu Selatan berencana memangkas ADD sebesar Rp 14 M untuk 142 desa se Bengkulu Selatan.
Namun karena semua kades ngotot tidak mau dipangkas, maka APBD Bengkulu Selatan kembali tersedot Rp 14 Miliar untuk ADD itu. Dengan begitu total kekurangan dana Bengkulu Selatan pada APBD 2017 sebesar Rp 34 Miliar. Dengan adanya kejadian itu, saat ini TAPD Setda Bengkulu Selatan sedang bermusyawarah dengan DPRD BS untuk memangkas rencana kegiatan yang total nilainya hingga Rp 34 Miliar. (369)