\"Keberhasilan sebuah program itu dilihat dari ketepatan sasaran penerimanya,\" kata Wakil Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA kepada BE, kemarin.
Diakuinya, selama ini penerimaan program tersebut masih banyak ditemukan tidak tepat sasaran. Hal itu disebabkantidak validnya data penerimanya yang mengakibatkan menjadi temuan BPK 2015 lalu.
\"Data yang dipakai harus data baru. Ini juga untuk memastikan penerima benar-benar masyarakat yang layak mendapatkannya,\" tambahnya.
Sementara itu, pemprov pada APBD Perubahan tahun 2016 lalu telah menganggarkan sekitar Rp 14 miliar untuk 42.994 penerima Jamkesprov. Pada usulan APBD 2017, pemprov kembali menganggarkan sebesar Rp 11 miliar untuk 40 ribu peserta. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya karena kuota penerimanya juga menurun.
\"Kita akan tekankan betul untuk penyesuaian data ini. Karena anggaran untuk masyarakat harus tepat sasaran,\" tegas Rohidin.
Wagub juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengoptimalkan kerjasama dengan Tenaga Sosial Kecamatan (TSK) di masing-masing kecamatan. Mengingat, tim ini juga akan mengambil data baru disetiap kabupaten dan kota. Tak lepas dari itu, data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Badan Pusat Stastistik (BPS) juga harus dihimpun sebagai bentuk data perbandingan maupun acuan.
\"Nanti data itu akan seimbang dengan data yang ada saat ini dimiliki. Asalkan memang benar-benar serius untuk sinkronisasi data penerima Jamkesprov tersebut,\" tandasnya. (151)