MUKOMUKO, BE – Tahun 2017 mendatang, jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko mengusulkan anggaran sebesar Rp 2 miliar yang diperuntukan warga miskin di daerah tersebut. Anggaran itu untuk mengintegrasikan pelayanan kesehatan gratis, seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan BPJS Kesehatan di daerah tersebut.
“Anggaran miliaran rupiah itu integrasi program Jamkesda ke BPJS,” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Junharto SKM melalui Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan, Khairul Saleh SKM.
Dengan miliaran rupiah itu dapat mengakomodir sekitar 7 ribu warga miskin menjadi peserta BPJS kesehatan. Artinya, untuk biaya tanggungan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan itu dibiayai di APBD Kabupaten Mukomuko.
“Tanggungan untuk warga miskin sebesar Rp 25 ribu/ bulan. Dengan hitungan sementara jumlah warga miskin mencapai 7 ribu orang,” katanya.
Namun, kata Khairul, untuk data jumlah warga miskin secara keseluruhan pihaknya masih menunggu dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Jikalau nantinya dari hitungan sementara jumlah yang diusulkan di APBD murni 2017 kurang. Maka, pihaknya tetap akan berusaha maksimal mengakomodir seluruhnya dan akan diusulkan kembali di APBD Perubahan 2017. Yang jelas Pemda Mukomuko tidak menginginkan di daerah ini ada warga miskin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan kendala biaya.
“Terobosan integrasi Jamkesda ke BPJS ini menguntungkan, karena lebih banyak warga miskin yang mendapat jaminan berobat gratis. Jika anggaran kurang diusulkan di APBD-P. Ini merupakan salah satu terobosan Bupati Choirul Huda dan Wakil Bupati Mukomuko Haidir dengan tujuan warga miskin di daerah ini seluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,” ungkapnya. (900)