\"Desa-Desa di kecamatan Kami akan mendapat pendampingan dan pelatihan dari BPKP perwakilan Bengkulu dalam mengelola DD,\" kata Rahmadan.
Menurut Rahmadan, adanya pendampingan dari BPKP tersebut dalam rangka upaya menerapkan peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP RI. Dalam aturan tersebut BPKP Republik Indonesia (RI) diberikan mandat mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa. Sehingga dengan adanya bimbingan dan pelatihan dari BPKP ini, maka pengelolaan DD di kecamatan Kedurang mulai menerapkan aplisasi sistem tata kelola keuangan desa atau SIMDA Desa. Dengan cara SIMDA ini, maka baik perencanaan, pencairan dan pelaporan dilakukan secara online. Untuk itu, saat ini seluruh bendahara desa dan operator komputer dari 19 desa se Kecamatan Kedurang mengikuti pelatihan dan bimbingan dari BPKP perwakilan Bengkulu.
\"Mengingat tahun 2017 pengelolaan DD sudah menerapkan aplisasi SIMDA atau secara onlie, maka tahun ini desa-desa di Kecamatan Kedurang menjadi percontohan di BS, \"ujar Rahmadan. Ditambahkan Rahmadan, dengan penerapan aplikasi SIMDA ini, diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Sehingga pengelolaan keuangan desa tidak terjadi penyimpangan dan bisa dipertanggungjawaban.
\"Mudah-mudahan setelah dilatih ini, tahun 2017 sudah bisa diterapkan, sehingga penggunaan DD bisa dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakat,\" demikian Rahmadan. (369)