Wakil Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, pembanguan PLTU tersebut akan sangat memperhatikan dampak lingkungan sehingga masyarakat sekitar tidak akan terganggu.
\"Aspirasi warga terkait dampak lingkungan akan kita perhatikan, termasuk permerhati lingkungan,\" ujar Rohidin kepada BE, kemarin.
Menurutnya, krisis listrik dan juga perkembangan daerah menjadi alasan kuat untuk melanjutkan pembangunan PLTU itu. Ketika suplai listrik tercukupi, maka akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.
\"Kalau semuanya tidak boleh dan tertahan, maka daerah ini sulit untuk berkembang,\" ungkapnya.
Lanjutnya, terlebih saat ini rencana dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan PLTU juga belum selesai, jika Amdal selesai, baru akan menjadi pertimbangan, layak atau tidaknya PLTU tersebut.
\"Dokumen amdal itu sangat konferensif dan hasilnya belum ada. Kalau hasilnya tidak berdampak, rencana efektif dan tidak merugikan, kenapa tidak berjalan,\" tambah Rohidin.
Begitupun dengan sosialisasi terhadap masyarakat juga dilakukan pada proses pembangunan. Sebelum dokumen amdal selesai, ia meminta konsultasi publik harus tetap dibangun.
\"Semua harus dikomunikasikan, seperti apa kompensasinya dengan masyarakat, limbahnya, dan penataan pengolahan lingkungannya. Ketika telah diketahui bersama, maka dibuatlah kesepakatan bersama dalam bentuk dokumen amdal,\" ungkapnya.
Selain itu, Rohidin juga meminta masyarakat untuk tetap mengawal proses amdal tersebut, karena pemerintah tidak bisa melakukan pemutusan secara sepihak apalagi harus membatalkan pembangunan PLTU.
\"Prosesnya harus terbuka, ketika amdal tersusun, nanti akan diketahui layak atau tidaknya pembangunan tersebut,\" tutup wagub.
Khawatir Rusak Ekosistem Laut
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bengkulu juga mengkhawatirkan PLT tersebut akan merusak terumbu karang dan ekosistem laut di wilayah perairan Samudera Ujung Pulau Baai.
\"Pembuangan limbah pembangkit ke laut akan merusak terumbu karang, lalu bagaimana dengan dampak terhadap nelayan kecil, pasti selalu rakyat kecil yang akan mendapatkan imbasnya,\" kata Ketua Umum HMI, Niko Rioza, kemarin (4/9).
Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang baru, sedangkan permasalahan Bengkulu ini sudah komplit dan belum ada yang mampu diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
\"Kita sangat mengkhawatirkan limbah hasil buangannya yang lari ke laut dapat merusak terumbu karang yang ada dan menyebabkan banyak ikan yang mati. Selain itu warga juga cemas dengan polusi udara, sebab jarak pemukiman dengan rencana lokasi pembangkit hanya berjarak sekitar satu kilometer,\" jelasnya.
Ia menambahkan, selain dapat menyebabkan terumbu karang mati, saat musim angin barat yang terjadi selama enam bulan dalam setahun, debu dan asap bakaran batu bara akan menerpa pemukiman warga setempat sehingga akan menimbulkan beberapa penyakit dan dampak negatifnya.
\"Kalau pemerintah tetap ngotot membangun PLTU di lokasi itu, maka kita berharap pemerintah untuk pikir-pikir terlebih dahulu sebelum makin banyak masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan. Jika memang tetap dibangun tolong carikan solusi yang baik salah satunya carikan permukiman baru bagi warga yang rumahnya terkena dampak PLTU tersebut,\" ucapnya.
Ia menyebutkan, jika PLTU tersebut tetap dibangun dan dibuat, maka akan ada lebih dari 3.000 jiwa warga yang akan merasakan dampak negatifnya, terutama akibat buangan debu dan asap pembakaran batu bara tersebut.
\"Pembangunan PLTU batu bara oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu berkapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) di Kelurahan Teluk Sepang direncanakan oleh investor asal Tiongkok, pembangkit tersebut membutuhkan 1 juta ton batu bara per tahun dengan rencana produksi pada 2020 nanti,\" paparnya.
Ia mengatakan, untuk menbangunan pembangkit listrik masih banyak cara lain yang lebih manusiawi dan aman seperti pembangkit listrik tenaga air, surya ataupun pembangkit lainnya yang memperhatikan ekosistem laut dan masyarakat sekitarnya.
\"Meskipun ini adalah salah satu upaya untuk pemenuhan energi listrik Bengkulu dan daerah kita butuh pembangunan transmisi dan pembangunan pembangkit listrik yang baru untuk menghindari krisis listrik, tapi masih ada cara lain yang lebih efektif dan tidak menghancurkan isi laut terutama terumbu karang dan ikannya serta tidak membahayakan masyarakatnya juga,\" tutupnya. (cw2/151)