Ratusan Warga Ancam Duduki PT PGE

TUBEI, Bengkulu Ekspress - Ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Petani Mubai Manai Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, Senin, (9/8) kembali melakukan aksi damai. Kali ini warga menuntut aspirasi ke Pemda Lebong dan DPRD Lebong, untuk meyampaikan keluhan lantaran merasa belum ada kejelasan dan kepastian melalui aksi damai yang digelar sebelumnya di lokasi  PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Hulu Lais, soal aspirasi mereka atas tuntutan normalisasi sungai, ganti rugi lahan persawahan dan perkebunan warga, peternakan dan fasilitas perkebunan (pondok), penghentian aktivitas PGE secara sementara selama proses evakuasi pasca kejadian Longsor dan bencana banjir bandang yang berpusat tidak jauh dari areal PT PGE tepatnya di Bukit Belerang yang mengakibatkan kerusakan terhadap lahan pertanian bahkan menimbulkan korban jiwa beberapa waktu lalu. Aksi yang berlangsung di dua titik tersebut (Pemkab dan DPRD Lebong, red), berlangsung kurang lebih sekitar 3 jam dengan pengamanan berlapis oleh pihak aparat Kepolisian jajaran Polres  Lebong. Ratusan peserta aksi diawali dengan mendatangi Pemkab Lebong. Di depan Pemkab, mereka menyampaikan tuntutannya serta menyampaikan aspirasi terkait kerugian yang di alami masyarakat dan disambut langsung oleh Bupati Lebong, H Rosjonsyah SIP MSi didampingi Sekda serta Kadis Pertanian, Kepala BPBD. Aksi berlangsung aman dan kondusif setelah bupati memberi pencerahan dan penjelasan terkait upaya pemerintah menyikapi aspirasi yang telah disampaikan. Di hadapan massa tersebut, bupati menegaskan dirinya akan menyusul ke Jakarta dalam minggu ini guna memastikan hasil koordinasi pemerintah daerah terkait dampak yang ditimbulkan serta kebutuhan yang diperlukan sesuai proposal yang telah diajukan ke Pemerintah pusat melalui BNPB Pusat dan Kemensos beberapa waktu lalu. Selain itu, bupati mengharapkan kesabaran masyarakat dan dapat menghargai upaya yang sedang dilakukan guna menyikapi dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Aksi yang berlangsung didua titik tersebut, dengan sendirinya massa membubarkan diri setelah bergeser ke halaman gedung DPRD Lebong, mendapat jawaban dan kesepakatan terkait aspirasi mereka akan dibahas kembali dengan duduk bersama dengan pihak terkait yang melibatkan perwakilan masyarakat, Direktur PT PGE dan Pemerintah daerah di Sekretariat DPRD Lebong pada 19 Agustus 2016 mendatang. \"Dalam minggu ini saya akan susul ke Jakarta guna memastikan langsung hasil koordinasi pemerintah daerah serta  proposal yang telah disampaikan terkait tindak lanjut dari pusat dalam menyikapi dampak bencana yang dialami masyarakat,\" kata Bupati Rosjonsyah. Di halaman Sekretariat DPRD Lebong, massa kembali melakukan orasi. Meski sempat alot, namun aksi warga akhirnya redam setelah mendapat kesepakatan, terkait aspirasi masyarakat ini akan dilakukan rapat bersama. Oleh Dewan, minta waktu untuk memaggil pihak terkait dalam hal ini Pemerintah daerah, Direktur PT PGE serta perwakilan masyarakat dan pemerintah ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan desa yang terkena dampak atas kejadian bencana tersebut. \"Kita sepakati masalah ini akan kita bahas dengan duduk bersama di DPRD Lebong. Sesuai kesepakatan, Jumat, 19 Agustus kita bahas masalah ini dengan melibatkan pihak terkait dan perwakilan masyarakat untuk mendepat kejelaan atas aspirasi yang telah disampaikan ke kita ini,\" singkat Waka II DPRD Lebong, Azman May Dolan. Warga Ancam Duduki PGE Massa yang tergabung dalam FMMM, mengancam akan melakukan pemblokiran akses jalan ke lokasi PT PGE jika belum ditemukan solusi atas permasalahan yang dialami warga. Bahkan warga juga meminta agar Bupati dan anggota DPRD Lebong duduk bersama dan memutuskan agar menghentikan sementara aktifitas PT PGE sampai adanya solusi yang dihasilkan. \"Kami minta agar Pemda dan DPRD menghentikan aktivitas PT PGE untuk sementara, jika tidak kami akan melakukan pemblokiran,\" kata Zarkasih Kordinator lapangan dari Wilayah Kecamatan Bingin Kuning. Wakil Ketua II DPRD Lebong, Azman May Dolan mengungkapkan, aktivitas yang dilakukan oleh PT PGE tidak bisa serta merta dihentikan oleh pemerintah daerah karena keberadaan mereka di Lebong memiliki perizinan. \"Kita tidak bisa menutup ataupun menghentikan kegiatan mereka, tapi yakinlah bahwa kami di DPRD Lebong berada di belakang masyarakat untuk mencari solusi yang terjadi. Kita sudah sepakat bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 akan dilakukan pertemuan dengan pihak PT PGE, kita lakukan dulu pertemuan ini,\" jelas Dolan. Mendengar hal tersebut, warga menunda pemblokiran akses jalan ke lokasi PT PGE hingga tanggal 19 Agustus mendatang, namun jika setelah pertemuan tersebut tidak ada solusi maka warga akan melakukan pemblokiran. \"Kita tunggu hasil tanggal 19 Agustus tersebut, kalau pada saat pertemuan tersebut tidak ada solusi maka jangan salahkan warga jika dilakukan pemblokiran hingga ada keputusan,\" tegas Zarkasih.(777)