ARGAMAKMUR, BE - Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara terutama di Kecamatan Padang Jaya, Bank Indonesia (BI) Cabang Provinsi Bengkulu melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) BU.
Kerjasama itu berupa membantu melakukan pengembangan klaster padi dan perikanan air tawar di kecamatan tersebut dengan menyalurkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) tematik ketahanan pangan tahun 2016 sebesar Rp 327.500 juta
\"Dana itu merupakan bantuan non tekhnis di salurkan melalui PSBI tematik ketahanan pangan tahun 2016, kita juga akan memberikan bantuan tekhnis seperti pelatihan, pendampingan, studi banding dan sebagainya, untuk pengebangan program,\" kata Christien, kemarin.
Dijelaskan Deputi Kepala BI, Christien R Sidabutar, tantangan dalam melakukan pengembangan kluster padi dan perikanan, seperti pengendalian inflasi volatile food (bahan pangan) itu adalah fluktuasi harga komoditas pangan. Selain harga yang masih sangat besar terkait ketersediaan pasokan, juga dipengaruhi faktor cuaca.
\"Umumnya, masalah dari volatile food adanya kendala produksi berupa lahan produktif, sarana produksi termasuk bibit dan pupuk irigasi serta pemanfaatan tekhnologi, lalu inefisiensi struktur pasar, ketidaklancaran distribusi, kurangnya dukungan infrastuktur dan lemahnya kelembagaan petani,\" tuturnya.
Lanjutnya, sejak lama Bank Indonesia telah melakukan inisiasi program pengembangan klaster dalam rangka pengendalian infasi, melalui kantor perwakilan kantor perwakilan BI di masing-masing wilayahnya. Bahkan, sampai akhir tahun 2015 telah memiliki sebanyaknya 167 binaan untuk komoditas ketahanan pangan, yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia.
Secara umum program pengendalian inflasi yang salah satunya, dilakukan melalui pengembangan klaster merupakan salah satu strategi BI untuk menumbuhkan dan menciptakan, pusat-pusat aktivitas ekonomi baru yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat untuk merespon, berbagai issue yang mempengaruhi ekonomi saat ini.
\"Hal ini diharapkan mampu memperkuat daerah dan desa dengan berbagai potensi yang tersedia, kemudian secara jangka panjang mampu mengatasi kendala-kendala dari sisi produksi yang menjadi, tantangan dalam pengendalian inflasi volatile food,\" ujarnya.
Selain itu, Christien menuturkan kelompok yang termasuk dalam program pengendalian inflasi di Kabupaten BU itu terdiri dari empat kelompok tani. Diantaranya, kelompok Bina Tani, Sinar Tani dan Sediyo Rukun yang berasal, dari desa Sido Luhur serta kelompok Harapan Maju dari Desa Marga Sakti. Total anggota kelompok tani itu sebanyak 47 orang yang selanjutnya, digabungkan ke dalam kelompok klaster dengan sebutan \'Klaster Marga Luhur\'.
\"Sebagai informasi, tahun 2015 BI telah memberikan bantuan kepada kelompok tani Harapan Maju yang merupakan bagian dari klaster pengadaan Rice Milling Unit (RMU), mesin pengolah pakan ikan, serta pembangunan gudang penyimpanan pakan,\" imbuhnya.
Christien berharap, keberhasilan klaster tani ini nantinya dapat menjadi contoh maupun replikasi program sejenis, di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Serta, program pengembangan ini nantinya akan berlangsung hingga tahun 2017.
\"Sehingga pada saat diserahkan kepada pemerintah, klaster Marga Luhur sudah menjadi klaster yang kuat dan Mandiri,\" ucapnya.
Sementara, Bupati BU, Ir Mian melalui Asisten II Pemdakab, Ir Untung Pramono mengatakan, pihaknya akan konsisten mengembangkan program klaster tani ini. Oleh karena itu, ia sudah mewanti-wanti kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait untuk terus memonitor, baik itu dari Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BU.
\"Kita akan konsisten mengembangkannya, memonitor untuk membantu permaslahannya, supaya ini berhasil, menjadi contoh dan berkembang di daerah lainnya,\" pungkasnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten BU, Gunawan R SSos mengatakan, pihaknya akan selalu bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menjalankan program yang ada di tahun 2016 ini.
Sebab, pihaknya secara langsung telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.
\"Kita akan bersinergi dengan DKP dan Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan, karena sudah mendapat SK dari pak Bupati untuk melakukan pengembangan program tersebut,\" tutupnya. (470/Prw)